Milangkala LPIK XXI: Fenomena Terkini di Negeri Kita

Milangkala LPIK XXI: Fenomena Terkini di Negeri Kita

gambar oleh: Ilham Ramdani

Kita bisa menilai bagaimana sistem politik di Indonesia. Di tengah masalah-masalah sosial yang akut dan tidak bisa dilepaskan, kita dapat menyodorkan pertanyaan yang penting untuk dijawab sebagai kritik maupun otokritik. “Apa yang telah kita lakukan untuk memerbaiki Indonesia di tengah sengkarutnya situasi politik sekarang? Apakah perbincangan atau diskusi mahasiswa dan yang mendaku dirinya sebagai intelektual berpijak pada masalah konkret yang terjadi? Dan sejauh mana obrolan itu menghadirkan solusi dan tindak lanjut kedepannya?”

Pertanyaan-pertanyaan ini harus dikedepankan untuk kita jawab. Alasannya simpel, sebab jawabannya bisa dianggap sebagai solusi perbaikan ketimpangan sosial yang terjadi dewasa ini di Indonesia. Agaknya, intelektual harus diarahkan menjadi seorang ibu, ayah, ataupun elemen penting dalam keluarga untuk masing-masing membaca kejahatan-ketidakadilan dengan beragam bentuknya. Seperti Edward W. Said katakan dalam Representations of the Intellectual (1993), intelektual harus senantiasa memiliki kesadaran skeptis tapi di lain sisi juga ikut memerbaiki ketimpangan sosial yang terjadi.

Jika diskusi-diskusi yang dibuat oleh mahasiswa dan intelektual di ruang ber-AC, dengan tempat duduk yang nyaman, atau makanan serba enak dan gratis hanya sebatas arena debat dan ajang unjuk kepintaran, maka sebenarnya kita menemukan suatu masalah yang besar: diskusi-diskusi itu terlepas dari penemuan solusi untuk menyelesaikan segala ketimpangan dan kejahatan yang merajalela. Lebih singkat bisa disebut sebagai “diskusi olah mulut”. Diskusi yang hanya bertujuan untuk olahraga: menggerak-gerakan mulut agar tidak kaku dan cepat tua.

Milangkala Lembaga Pengkajian Ilmu Keislaman (LPIK) XXI kali ini bertema “Fenomena Terkini di Negeri Kita: Represi, Konflik Agraria, dan Aksi Bela Islam 212”. Diskusi ini merespon situasi yang ada saat akhir-akhir ini. Pada diskusi pertama misalnya, tentang “Represi: Akar Krisis Demokrasi”, kami berusaha mengungkap sekaligus mendiskusikan persoalan konkret yang sekarang marak terjadi. Bahkan di Merauke sana, bentuk-bentuk represi yang dilakukan langsung oleh aparatus negara seolah ditutup-tutupi.

Tidak lebay rasanya kalau aparatus negara ikut turun tangan serta menciptakan represi itu sendiri. Jauh-jauh hari, Louis Althusser (1918-1990), seorang filsuf Marxis berkebangsaan Prancis, melalui tulisannya Ideology and Ideological State Apparatuses yang dimuat dalam Lenin and Philosophy and Other Essays (1971) mengenalkan konsep aparatus represi negara (ARN). ARN terbentuk dari kepolisian, pengadilan, tentara dan aparatus lainnya yang kerap kali menebar represi pada rakyat apabila kehendak antara negara atau aparatusnya bersilangan dengan rakyat.

Terlepas dari teori Althusser yang jelimet, diskusi represi ini harus disegerakan untuk menemukan dan menyatukan solusi bagi tindakan-tindakan konkret di kemudian hari. Di sisi lain, agar mahasiswa kritis pada bentuk-bentuk represi yang terkadang tak kasatmata dan sering diabaikan hingga perlahan merugikan mahasiswa sendiri. Kasus terbaru dari represi lembaga pendidikan misalnya menimpa Edo dan Lintang yang dianggap menyebarkan paham komunis lewat lapakan bukunya di Universitas Telkom. Sehingga keduanya harus rela diskors dan buku-buku itu dirampas. Padahal di ruang-ruang akademik, gagasan-gagasan serta bahan bacaan apa pun diperbolehkan untuk membangun ruang-ruang demokratik, suasana akademik yang kritis dan ‘tidak bauan’.

Diskusi kedua, juga tidak kalah menarik, wajib untuk hadir bagi siapa saja yang cinta lingkungan serta kampung halamannya. Diskusi “Menyoal Kecamuk Agraria di Indonesia” sangat penting, mengingat persoalan agraria dan sengketa lahan masih saja terus terjadi hingga sekarang. Geotimes mencatat, tahun 2012 ditemukan 198 kasus konflik agraria. Pada tahun 2013 meningkat 89% dan terdapat 369 kasus. Di samping meningkatnya kasus konflik agraria, pada tahun 2013 juga fenomena ini menimbulkan korban jiwa sebanyak 21 orang sementara jumlah petani yang ditangkap ada 239 orang. Konflik agraria di Indonesia melibatkan 1,2 juta  hektar tanah dan jumlah korban hampir mencapai 140 ribu kepala keluarga.[1]

Dari data di atas, masihkah kita abai atas persoalan-persoalan agraria yang mendesak untuk dijawab dan diselesaikan? Lebih parah, apa yang harus dilakuakan ketika persoalan agraria ini dilempar pada ekonomi global. Tentu, kita bisa melihat bahwa konflik-konflik agraria yang terjadi seringkali merupakan benturan antara rakyat dan korporasi lokal maupun internasional. Misalnya yang terjadi di Kendeng, Jawa Timur yang memerlihatkan kegetiran petani di sana menghadapi ancaman-ancaman dari pabrik semen. Sampai terakhir kematian seorang Yuk Patmi demi memerjuangkan haknya.

Dalam lanskap ekonomi global, perselisihan lahan terjadi juga di Papua. PT Freeport dengan leluasa memprivatisasi sumber daya alam (SDA) dan pemasukannya paling besar jelas masuk pada saku pemerintahan Amerika.  Seperti yang Noam Chomsky katakan dalam Provit Over People: Neoliberalism and Global Order (1999) tujuan dari Amerika atau yang ia sebut sebagai “Konsensus Washington” selalu mensyaratkan tatanan global. Konsensus neoliberal Washington dibentuk atau disarankan oleh Amerika bersama lembaga keuangan internasional yang berkuasa dengan tujuan membentuk prinsip-prinsip yang berorientasi pada pasar. Singkatnya, bertujuan pada liberalisasi perdagangan dan keuangan: biarkan harga ditentukan pasar, akhiri inflasi (stabilitas makro ekonomi), dan privatisasi. Maka penting untuk dipertanyakan: “Adakah keterlibatan atau pengaruh ekonomi global dari maraknya konflik agraria dan/atau sengketa lahan di Indonesia?”

Sekelumit masalah ini harus kita selesaikan di tengah politik Indonesia yang cenderung kehilangan arah. Namun, represi serta konflik agraria juga bukan satu-satunya masalah sosial yang terjadi di Indonesia. Aksi bela Islam yang diikuti oleh berbagai ormas Islam juga turut meramaikan peta politik di negeri kita. Ada yang menganggapnya sebagai politisasi agama, namun ada juga yang bilang sebagai jihad melawan sang penista Islam.

Terlepas dari beragamnya pendapat tentang aksi bela Islam ini, LPIK mencoba berupaya untuk membuat terobosan atas fenomena ini, dengan mengangkat tema diskusi “Refleksi Aksi Bela Islam 212”. Fenomena tersebut merupakan suatu hal yang jarang atau pertama kali kita jumpai. Di mana umat Islam berbondong-bondong pergi ke Jakarta untuk mendemo Ahok yang diduga telah menistakan ajaran Islam. Benarkah demikian? Atau jangan-jangan bela Islam adalah perwujudan dari bela oligarki seperti yang dikemukakan Roy Murtadho dalam tulisannya yang berjudul Aksi Bela Islam: Antara Bela Agama dan Bela Oligarki (2017).

Banyak orang yang saya jumpai hanya berpendapat wallahu a’lam dalam menyikapi demo yang digagas oleh salah satu ormas besar di Indonesia: Front Pembela Islam (FPI), serta imam besarnya, Habib Rizieq. Di samping cuap-cuap perang kata antara para pendukung dan orang-orang yang anti pada aksi bela Islam. LPIK memberi ruang untuk merangkul segala elemen dan duduk bergandengan tangan untuk menyelesaikan secara bersama-sama masalah ini. Membuat ruang-ruang demokratik, bertemu langsung, dan bukan sekedar debat maya di media sosial.

 

 



[1] Videonya bisa dilihat di http://youtube.com/watch?v=tM3ko3Y2ZY8

Respon