Keadilan Sosial dalam Islam: Sebuah Tinjauan Atas Sosialisme Barat

Oleh: Ihsan Fauzal*

Selama beberapa dekade terakhir, tidak ada wacana sosial yang lebih menarik baik dijadikan objek kajian ataupun isu gerakan, kecuali tentang sosialisme. Sosialisme menjadi wacana yang sangat diperhatikan karena konsepsi tersebut mengandaikan adanya keadilan sosial dalam perspektif ekonomi.

Lantas apa sebetulnya sosialisme itu? Baiklah, di sini saya akan bahas serpih definitif dari sosialisme. Secara etimologis, sosialisme berasal dari bahasa Latin socius yang berarti sahabat atau teman. Istilah ini merupakan suatu prinsip pengendalian harta dan produksi serta kekayaan oleh kelompok.[1]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosialisme adalah ajaran atau faham kenegaraan dan ekonomi yang berusaha supaya harta benda, industri, dan perusahaan menjadi milik negara[2] Sosialisme juga mendasarkan diri pada cita-cita sosial bahwa kekayaan di dunia ini milik bersama, dan pemilikan secara bersama lebih baik dari pada pemilikan secara perseorangan, dan keadaan masyarakat di mana hak milik pribadi atas alat-alat produksi telah dihapuskan. Sebagaimana yang ditulis oleh Theimer, pemilikkan bersama menurut ajaran ini akan menciptakan dunia yang lebih baik.[3]

Tidak berbeda jauh, bagi Hoppe sosialisme bisa didefinisikan dengan pendistribusian kembali hak milik kepada semua masyarakat, tanpa dimiliki oleh individu tertentu lewat kebijakan yang dilembagakan.[4] Sedangkan bagi A. M. Simons, sosialisme adalah filsafat pembangunan masyarakat yang berintikan pandangan ekonomis bahwa kerja masing-masing orang merupakan langkah dalam perbaikan masyarakat.[5] Menurut Paul Tillich, sosialisme adalah sebuah gerakan resistensi yang menentang penghancuran cinta yang terdapat dalam realitas sosial.[6]

Semua definisi di atas menunjukkan bahwa sosialisme adalah faham sosial yang berintikan terhadap: a) hakikat kebaikan itu terletak dalam pembagian kerja yang tidak semena-mena; b) yang dimiliki bersama oleh masyarakat; c) diinstitusikan dalam bentuk hukum formal; d) keadilan sosial yang menyeluruh.

Setelah kita mendapat gambaran awal dari pengertian sosialisme, mari kita masuk kepada uraian yang lebih terperinci. Apabila kita perhatikan, kata ‘sosialisme’ ini selalu bergandeng tangan dengan kata ‘komunisme’. Walaupun kedua kata tersebut selalu disamakan, namun para penganut filsafat di Soviet (sekarang Rusia) membedakan dua arti itu secara signifikan. Seperti apa yang disebutkan oleh Suseno, kaum komunis Rusia meyakini bahwa komunisme adalah keadan di mana kelas sosial menjadi tidak ada. Ini dibuktikan dengan hilangnya Negara sebagai basis legitimasi hukum ekonomi. Sedangkan sosialisme adalah keadaan di mana Negara masih diperlukan supaya tidak ada intervensi kapititalisme. Kondisi Negara disebut sebagai Negara sosialis kalaulah sudah tercapai revolusi proletariat. Revolusi proletariat ini akan memasuki satu tahap masyarakat komunis yang kerap disebut oleh kaum komunis Soviet dengan sebutan Negara sosialis.[7] Artinya, komunisme adalah radikalisasi dari sosialisme.

Kendati banyak teoritisi yang membedakan secara definitif antara sosialisme dan komunisme, namun banyak pula yang memberikan definisi bahwa sosialisme dan komunisme adalah dua kata yang mempunyai satu arti. Misalnya teoritisi Erich Fromm mengatakan bahwa sosialisme, baik itu dalam bentuk Marxisme ataupun dalam bentuknya yang lain, adalah untuk mengembalikan ide masyarakat yang baik  dengan lenyapnya Negara sebagai penjamin hubungan ekonomi masyarakat. Dan dengan itu, masyarakat bisa bekerja secara sukarela.[8]

Inti pandangan sosialisme selanjutnya adalah hilangnya kelas sosial. Kelas sosial yang dimaksud adalah kelas ekonomi. Menurut Coen Husain Pontoh, istilah kelas dalam alam pemikiran sosialis, khususnya Marxisme sebetulnya berasal dari bahasa Latin classis, yang digunakan untuk membeda-bedakan masyarakat berdasarkan kekayaannya. Pontoh melanjutkan:

“Pada abad ke-16, kelas sebagai sebuah ide sosial merujuk pada kaum pekerja atau pekerja miskin, dan kaum miskin. Di sini kelas merujuk pada hubungan ekonomi, lebih tepatnya, berdasarkan atas pekerjaan dan pendapatan seseorang. Pada abad ke-18, istilah kelas dimaksudkan untuk membedakan antara mereka yang tidak bisa bekerja, mereka yang sangat miskin atau pengemis, dan mereka yang bisa bekerja (buruh miskin). Lagi-lagi, hubungan ekonomi menjadi acuannya. Pengertian ini luas digunakan, hingga terjadinya revolusi industri. Kalangan psiokrat seperti Richard Cantillon dan Sir James Steuart dan terutama lagi Francois Quesnay, secara luas menggunakan istilah kelas ini dalam kaitannya dengan fungsi ekonomi. Khusus pada Quesnay, ia menyebut petani sebagai kelas produktif, tuan tanah sebagai kelas distributif, dan pedagang sebagai kelas yang bebas.”[9]

Setelah kita masuk program yang dirancang sosialisme, mari kita buka gugus sederhana dari kesejarahannya. Paradigma sosialisme ini sebetulnya bisa diasalkan langsung terhadap para pemikir di abad Yunani Kuno. Dalam pemikiran Yunani Kuno, masyarakat yang adil adalah masyarakat yang tidak didasari oleh kepemilikan pribadi atas suatu komoditas tertentu. Ajaran seperti ini bisa diasalkan pada Jambulos dan Euhemeros di abad ke-5 SM. Kemudian untuk selanjutnya dalam Plato pula benih-benih sosialisme-komunisme berasal, dengan pernyataan bahwa pemimpin tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap sesuatu.[10]

Cita-cita sosialisme ini kemudian dilanjutkan dalam pemikiran tokoh-tokoh sosialis abad 17 dan 18, seperti dalam pemikiran Saint-Simon, Babeuf (1760-1797), Robert Owen (1771-1858) dan Charles Fourier (1772-1837), yang oleh Frederick Engels akan disebut sebagai sosialisme utopis. Kata ‘utopis’ di sana merujuk kepada judul buku Thomas Morus (1478-1535) berjudul Utopia yang isinya menerangkan tentang adanya suatu pulau yang seluruh isi pulau tersebut (komoditas-komoditasnya) tidak diprivatisasi oleh siapapun.[11] Kemudian hari, Karl Marx  memoles cita-cita utopis tokoh-tokoh sosialis sebelumnya dengan berusaha memberikan pendasaran ilmiah terhadap hancurnya kapitalisme dan munculnya masyarakat tanpa kelas (classless society) yang berbasis sosialisme-komunisme.[12]

Bagi Marx, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak eksplotatif dalam relasi kerja produksi dan akan tercermin dalam masyarakat sosialis-komunis.[13] Marx beranggapan bahwa masyarakat sosialis akan terwujud apabila pemilik modal (borjuis) industri telah sirna dilahap oleh para pekerja (proletar) yang  berusaha meminta haknya dalam sebuah masyarakat egaliter dalam sistem kepemilikan alat produksi. Untuk melancarkannya, ekonomi sebagai basis harus dijalankan lewat misi politik. Bagi Marx, politik elektoral adalah strategi borjuis untuk melanggengkan kepemilikkan privat dalam sistem relasi produksi.

Komunisme bagi Marx merupakan suatu masyarakat ideal di mana penghapusan kepemilikan privat menjadi sumber bangkitnya nilai kemanusiaan, seperti tercermin dalam ucapannya:

“Komunisme merupakan penghapusan kepemilikan pribadi secara positif, penghapusan alienasi (keterasingan) diri manusia, dan makanya merupakan apropiasi nyata dari watak manusia melalui dan untuk manusia. Komunisme, oleh karenanya, merupakan pengembalian diri sebagai makhluk sosial, yakni sebenar-benarnya manusia. Sebuah pengembalian yang lengkap dan sadar yang mengasimilasikan semua kekayaan perkembangan selanjutnya… komunisme merupakan resolusi definitif atas antagonisme antara manusia dan alam, dan sesama manusia yang lain.”[14]

Sosialisme Islam Sebagai Jalan Alternatif

Islam lahir sebagai rahmat bagi semesta alam, oleh karena itu Islam bukan hanya berbicara tentang relasi manusia dengan Tuhan, tetapi Islam juga menilik bentuk sosial antara manusia dengan manusia yang lainnya. Bagi Philip K. Hitti, Islam dimaknai dalam tiga arti: pertama, Islam sebagai agama kepercayaan, dan itu artinya Islam mengurusi kaidah-kaidah yang berlaku antara individu muslim dengan Allah SWT.; kedua, Islam dimaknai sebagai kesatuan politik berdasarkan hukum al-Qur’an; ketiga, Islam dimaknai sebagai produk kultural, yaitu perpaduan peradaban tingkat tinggi yang diperkaya dengan gaya Semit, Persia, dan Greko Yunani yang dikembangkan pada masa kehkhilafahan.[15]

Argumentasi Hitti tersebut memberikan pemahaman bahwa Islam mempunyai pandangan tertentu terhadap sistem sosial. Dan itu artinya, Islam juga memberikan argumentasi sosiologis tentang manusia yang membutuhkan kinerja ekonomi.

Selain al-Qur’an berbicara dengan terma sosiologis, al-Qur’an juga berbicara tentang kondisi psikologis manusia yang terus menerus menginginkan hasil ekonominya. Dalam Islam, sinyal-sinyal bahwa manusia selalu menginkan adanya perbaikan ekonomi umumnya, “mencintai” harta khususnya, telah tercantum di dalam al-Qur’an, seperti firman Allah SWT. dalam Ali ‘Imran [3], ayat 15:

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Al-Qur’an telah mempunyai konsepsi keadilan sosial dimana seseorang harus dituntut objektif dalam menilai suatu persoalan. Dalam masyarakat sosialis, persoalan adil hanya di arahkan dalam persoalan individu di mata alat produksi. Namun al-Qur’an berbicara berbeda, keadilan itu harus dibangun berdasarkan niat dasar untuk memenuhi kewajibannya sebagai makhluk Allah SWT., apakah itu di bidang ekonomi, politik, dan lingkungan sosial lainnya. Seperti komentar Quraish Shihab, Allah SWT. menciptakan dan mengelola alam raya ini dengan keadilan mencakup semua aspek kehidupan.[16]

Keadilan sosial dalam perfektif al-Quran menjadi sangat perlu untuk dikaji, karena seperti apa yang ditegaskan oleh Murtadha Muthahhari,

“Bagi para filsuf, Tuhan hanya menyangkut bidang rasional manusia, seperti Aristoteles yang menyatakan bahwa Tuhan adalah ‘Penggerak Pertama’, dan tidak berkaitan dengan pelbagai emosi dan perasaan manusia. Karena itu, pembahasan mengenai keadilan dan kezaliman dalam konteks para filsuf menjadi tidak berarti apa-apa.”[17]

Penjelasan sosial Qur’ani versi Muthahari tersebut, sepertinya baik saya bubuhkan keterangan Muhammad Syahrur mengenai dialektika sosial perspektif al-Qur’an.[18] Bagi Syahrur, al-Qur’an membagi dialektika berlawanan yang dianggap sebagai fenomena untuk menggambarkan kontradiksi internal pada hubungan sosial, ekonomi, politik dan pemikiran manusia menjadi dua.

Pertama, dialektika yang saling membenahi dan tidak saling berlawanan. Ciri-cirinya adalah adanya hubungan ideologis sebagai hubungan yang saling membenahi; dan tidak adanya posisi antagonisme bagi kedua belah pihak. Ciri di atas, terrepresentasi dalam Q.S. Al-Ankabut [29]: 46.

Kedua, dialektika yang sangat kontradiktif dan bermusuhan pada fenomena sosial akan dibenarkan oleh al-Qur’an apabila: terjadi pada kondisi pen-zhalim-an; ketika pertarungan ideologis dan politis bagi sekelompok orang yang berniat untuk menyakiti Islam.[19]

Pengertian di atas mengindikasikan bahwa dialektika dalam al-Qur’an, tidak selamanya menyuruh ummatnya untuk berkonfrontasi, dan berhadapan secara diametral dengan non-mukmin. Dengan isyarat tersebut, Syahrur ingin menunjukkan bahwa al-Qur’an pun memberikan kontribusi di wilayah teoritik kajian sosialisme. Pasalnya, kontradiksi menurut pemikir sosialis Barat harus diartikan sebagai konfrontasi langsung antara pihak subordinat (proletariat) dengan borjuis.

Dalam tradisi Islam, tidak bisa dipungkiri, perlawanan terhadap kezhaliman harus dilakukan sebagai upaya untuk melokalkan keadilan di ranah praktis. Hal tersebut selaras dengan apa yang dikatakan Hassan Al-Banna, bahwa Islam (baca: al-Qur’an) harus dijadikan pedoman perjuangan ummatnya.[20]

Bahkan secara tegas, Mushtafa Al-Siba‘i, mengatakan bahwa sosialisme Islam (Isytirakiyyah fi al-Islam) itu menjadi mungkin, karena Islam selalu mengajarkan pemberian hak secara adil dalam segala bentuknya. Menurut beliau, sosialisme Islam memberikan lima macam hak asasi, salah satunya adalah hak memperoleh kebebasan dalam segala bentuknya, dan terutama kebebasan politik.[21] As-Siba’i menambahkan:

“Jelas sosialisme Islam (Isytirakiyyah fi al-Islam) sama sekali berbeda dengan corak sosialisme yang tidak memperhatikan nilai-nilai agama yang hanya mendasarkan pertentangan kelas dalam masyarakat (struggle of class), yang merampas hak milik orang lain tanpa alasan yang dibenarkan… yang mematikan semangat dan kemampuan bersaing dari setiap individu masyarakat…”[22]

Bagi mufassir kontemporer Mahmud Syaltut,  Islam bukan hanya berbicara masalah-masalah ketuhanan dan segala ihwal yang berbau supranatural, namun Islam juga mempunyai pandangan sosial dan materialnya. Bagi beliau, Islam mempunyai pandangan tertentu pada sosialisme, pun mempunyai pernyataan yang tegas tentang sosialisme Islam, yang tentunya dibangun dari nilai-nilai Qur’ani. Bagi Syaltut, sosialisme Islam dibangun dari aqidah dan iman.[23]

Pandangan sosialisme dalam perspektif Islam ini pula yang direkonstruksi kembali oleh mufassir, sekaligus tokoh pergerakan kenamaan, Sayyid Quthb. Bagi Quthb, ummat Islam tidak mempunyai landasan apapun yang bisa dibenarkan untuk mempertentangkan antara Islam dan tema keadilan sosial, seperti pertentangan antara agama Kristen dan Komunisme, karena Islam menetapkan prinsip-prinsip dasar tentang keadilan sosial dan memberikan hak kepada orang-orang miskin sebagian harta orang kaya.[24]

Manusia muslim adalah manusia yang senantiasa berkeadilan dalam semua tindak lakunya. Berkeadilan muslim tersebut haruslah dibedakan dengan yang lain, yang tidak mempunyai pendasarannya pada ranah spiritual ketuhanan.[25] Yang kemudian sisi robaniyyah tersebut terepresentasi dalam ke-rububiyyah-an Allah dalam surat pertama al-Qur’an (al-Fatihah).[26]

Apabila sosialisme dengan segala variannya yang muncul dari Barat hanya berbicara pencapaian materil, maka al-Qur’an melampaui pembicaraan tersebut. Ini penting diungkapkan karena pandangan dunia (world view: weltaanschaung) keduanya berbeda antara yang satu dengan yang lain. Hal tersebut pula yang mengakibatkan perbedaan pandangan sosial perspektif Islam dan sosialisme Barat di ranah praksis (baca: pengamalan) mengemuka.[27]

*Penulis adalah mahasiswa Tafsir dan Hadits  bergiat di Lembaga Pengkajian Ilmu Keislaman (LPIK) Bandung.

[1] Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta :Gramedia, 1996), h. 1030-1032.

[2] Tim Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Depdiknas, 2008), h. 1371.

[3] Walter Theimer, Geischichte des Sozialismus, (Tubingen: Francke, 1988), h. 9, seperti yang dikutip oleh Franz Magnis Suseno, Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme, (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 14.

[4] “we have defined socialism as an institutionalized policy of redistribution of property”, Lihat Hans-Hermann Hoppe, A Theory of Socialism and Capitalism, (Alabama: Mises Institute Publisher, 2010), h. 33.

[5] A. M. Simons, The Philosophy of Socialism, (Chicago: Charles H. Kerr & Company, t.t.), h. 3.

[6] Erich Fromm, Konsep Manusia Menurut Marx, terj. Agung Prihantoro (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 78.

[7] Suseno, Pemikiran Karl Marx…, h. 173.

[8] Erich Fromm, Konsep Manusia…, h. 89.

[9] Philip P. Wienner, Dictionary of the History of Ideas Studies of Selected Pivotal Ideas, (New York: Charles Scribner’s  Sons Publishers, t.t), h. 441, seperti dikutip oleh Coen Husain Pontoh dalam ‘Kelas dan Perjuangan Kelas Dalam Manifesto Komunis’, 18 Juni 2013 <indoprogress.com>  diakses tanggal 21 Juni 2013.

[10] Franz Magnis Suseno, Pemikiran Karl Marx…, h. 14.

[11]   Suseno, Pemikiran Karl Marx…, h. 16.

[12] Coen Husain Pontoh, Mengilmiahkan Yang Utopis dalam Tim Indoprogress (ed.), Merayakan Perdebatan (Yogyakarta: Resist Book, 2012), h. 65.

[13] Karl Marx, Manuskrip-manuskrip Tentang Ekonomi-Filsafat 1844, terj. Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2004),  h. 168.

[14]  Marx, Manuskrip-manuskrip…, h. 168.

[15]  Philip K. Hitti, Islam and The West, terj. H. M.J. Irawan, (Bandung: Sinar Baru, t.t.), h. 1.

[16]    Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 2010), h. 117.

[17] Murtadha Muthahhari, Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam, terj. Agus Efendi, (Bandung: Mizan & ICAS, 2009), h. 51.

[18] Dalam pemikiran Karl Marx, dialektika menjadi asas yang paling penting. Dia mengambil konsep tersebut dalam filsafat Hegel, seorang idealis Jerman abad ke-18. Kemudian, Marx memberi pendasaran materi, sebagai landasan ontologis dalam filsafatnya. Filsafat dialektika ini akan para Marxis sebut dengan nama ‘Materialisme Dialektika’. Lebih lengkap tentang sisi materialisnya Marx, lihat. Karl Marx, 11 Tesis Tentang Feuerbach, dalam Karl Marx, Membongkar Akar Krisis Global, David Renton (ed.), (Yogyakarta: Resist Book, 2009), h. 159.

[19]  Muhammad Syahrur, Dialektika Kosmos Manusia: Dasar-dasar Epistemologi Qur’ani, terj. M. Firdaus, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2004), h. 204-206.

[20] Hassan Al-Banna, Masa Kebangkitan Baru dalam Johan D. Danohue dan John L. Esposito (ed.), Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah, terj. Drs. Machnun Husein, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 130.

[21] Lihat uraian lengkapnya pada Mushtafa As-Siba’i, Sosialisme Islam dalam Johan D. Danohue dan John L. Esposito (ed.)…, h. 209.

[22] Mushtafa As-Siba’i, Sosialisme Islam dalam Johan D. Danohue dan John L. Esposito (ed.)…, h. 212.

[23] Mahmud Syaltut, Sosialisme dan Islam dalam Johan D. Danohue dan John L. Esposito (ed.)…, h. 212.

[24] Sayyid Quthb, Keadilan Sosial Dalam Islam dalam Johan D. Danohue dan John L. Esposito (ed.)…, h. 216.

[25] Sayyid Quthb, Ciri Khusus Citra Islam dan Landasan Dasarnya, terj. Abu Laila dan Muhammad Tohir, (Bandung: Penerbit Al-Ma’arif, t.t.), h. 63.

[26] Tafsiran Sayyid Quthb:

“فإطلاق الربوبية في هذه السورة ، وشمول هذه الربوبية للعالمين جميعا”

Lihat tafsiran lengkapnya dalam Sayyid Quthb, Tafsir fi Zhilal Al-Qur‘an, (Minbar al-Tawhid wa al-Jihad, t.t.), Jilid I., h. 4.

[27] Kriteria masyarakat ideal bagi Quthb adalah masyarakat yang adil, bersih dan sehat. Lihat deskripsi lengkapnya dalam Sayyid Quthb, Fi Zhilal Al-Qur‘an,… Jilid X., h. 409.

Respon