Loading...
You are here:  Home  >  Sosial Budaya  >  Current Article

Gejolak Kedatangan Anarkisme Dalam Tatanan Demokrasi Indonesia

By   /  February 21, 2014  /  No Comments

    Print       Email

Oleh: Yogi Supriyadi*

Setelah reformasi, negeri ini memang memiliki banyak masalah: dari mulai orang miskin yang bertambah, hingga pengangguran yang semakin banyak. Kondisi semacam ini menggambarkan ketimpangan yang tajam antara kelompok yang punya dan yang tidak punya. Bahkan, membuat jurang yang dalam dan  cenderung menyeramkan. Misalnya dalam segi ekonomi, negara kita mengalami defisit karena hanya menumpuk pada lapisan puncak masyarakat saja.

Kondisi ini diimbuhi oleh maraknya korupsi pada semua lapisan, mulai dari lapisan pemerintahan yang paling atas hingga lapisan paling dasar, seperti tingkat RT dan RW. Sekalipun perekonomian di negara ini kian terpuruk dan daya saing ekonomi semakin melemah, pengelolaan sumber daya alam juga masih mengalami masalah.  Hal tersebut diperparah dengan kian banyaknya bencana yang terjadi mulai dari tsunami, banjir, gempa bumi,  hingga letusan gunung merapi.

Kondisi semacam ini memperlihatkan telah terjadi perusakan alam yang demikian dahsyatnya: mulai dari illegal logging dan pembabatan hutan demi kepentingan kaum kapitalis, sampai kejadian yang baru-baru ini adalah pembakaran hutan oleh masyarakatnya sendiri.

Di bidang sosial dan politik, demokrasi menjadi daya picu yang utama. Ini pula yang terjadi untuk kesekian kalinya, kita memilih presiden atau pemimpin secara langsung dan terbuka. Sebelumnya, pemilihan presiden dilaksakan dengan sistem parlementer sehingga memungkinkan masyarakat memiliki anggapan jika pemerintahan berbeda dengan masyarakat. Dari proses ini sangat penting dicatat adalah mulai berubahnya hubungan antara negara (state) dan masyarakat (society) setelah adanya tatanan demokrasi.

Kenyataan tersebut pada gilirannya bisa ditafsirkan sebagai tengah berlangsungnya suatu perubahan sosial, politik dan ekonomi. Negara kini lebih terlihat sebagai sebuah arena bagi pasar politik, sehingga tawar-menawar terjadi di antara beraneka ragam kepentingan masyarakat. Sebagai contoh, proses demokrasi telah menghantarkan banyak caleg dari orang pinggiran. Ini adalah bukti pemunduran nilai-nilai kenegaraan, terlagi kondisi ekonomi  di negara yang belum pulih seperti yang disinggung di atas bisa menjadi lahan bisnis baru bagi tatanan demokrasi. Yang demikian sering disebut sebagai “bisnis politik masa”. Dalam bahasanya pun sudah bisa kita tebak nilai bisnis telah mempengaruhi praktik demokrasi, dan pada akhirnya tidak menutup kemungkinan terjadi istilah “siapa yang mempunyai uang, maka dia yang berkuasa”.

Gejala “ikutan masyarakat” tersebut menjadi fenomena baru. Terlebih side effect dari hal di atas adalah masyarakat menjadi konsumtif, hingga tidak menutup kemungkinan anarkisme masyarakat  bisa menjalar ke gerakan anarkisme. Di Indonesia, tentu saja kebangkitan gerakan ini sangat menakutkan, karena masyarakat di kita hampir menjadi shadow society yang memiliki ide, tujuan dan tindakan kolektif yang berada di luar negara. Gerakan ini cenderung menolak keberadaan negara. Mereka pun senang menyebut dirinya sebagai stateless society, yang mengondisikan diri sebagai suatu gerakan yang berada di luar jangkauan hukum (disorder).

Hal semacam ini dipertegas oleh proses demokrasi yang terjadi di tingkat daerah. Seiring dengan berhasilnya tekanan-tekanan yang diarahkan kepada pemerintah pusat untuk mengakhiri politik sentralitas. Pun, dengan diakhirinya penyeragaman yang menjadi salah satu penghambat proses perkembangan pembangunan, maka dari itu keberhasilannya adalah ditegakan otonomi daerah yang secara tidak langsung mengakibatkan tiap daerah bisa mengatur daerahnya sendiri.

Apabila kita lihat, gerakan anarkisme sudah ikut tumbuh subur mengiringi proses demokrasi. Namun gerakan anarkisme sering terlihat langsung bersentuhan dengan gerakan mahasiswa. Padahal, pada masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru hingga orde transisi, gerakan mahasiswa murni merupakan gerakan sosial-politik untuk mendukung demokratisasi. Pada masa reformasi ini terlihat adanya bias, karena adanya penyimpangan, di mana gerakan mahasiswa hampir menyerupai gerakan anarkisme.

Perlu dicatat bahwa keterlibatan mahasiswa dalam perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia sangat memegang peranan penting. Menurut sejarawan Onghokham (1998),[1]  sejak tahun 1908, gerakan mahasiswa telah berhasil memperjuangkan kebangkitan nasional, dan diteruskan oleh angkatan 1928 sesampai memunculkan sumpah pemuda. Bahkan, menurut sejarawan Benedict Anderson, revolusi tahun 1945 disebut sebagai Revolusi Pemuda, karena didorong oleh kesadaran pemuda. Namun perlu diingat, pada waktu itu kondisi politik yang mesti diperbaharui. Menurut Lukman Hakim, gerakan mahasiswa setelah tahun 1966 lebih condong pada gerakan intelektual, yang menuntut adanya perubahan gradual bukan pada perubahan politik (Lukman Hakim, 1998:28).

Pada awalnya, gerakan anarkisme bertujuan untuk mengeleminasi kekuasaan pemerintah. Karena memang pengertian anarkisme sendiri adalah “Without Govermental Power” (Beneddict Anderson, 1992). Jadi anarkisme adalah suatu sikap yang tidak menegenal hukum (disorder) dan diasosiasikan sebagai sikap negatif yang bertujuan untuk merusak dan senang dengan kekerasan. Sikap  anarki ini dapat muncul dalam masyarakat yang sedang mengalami gejala anomie, di mana tidak terkontrol hingga tatanan sosial menjadi tidak teratur dan kacau.

Paling tidak, ada tiga faktor yang membentuk sikap anarkisme di Indonesia. Pertama, adanya sentralitas kekuasaan selama pemerintahan Orde Baru. Pada saat pemerintahan Orde Baru, masyarakat dituntut untuk berada di bawah tangan para elit militer atau kekuatan militer. Mereka mendominasi setiap bidang kehidupan, baik dalam bidang budaya, hingga menghegemoni kebudayaan sampai ranah politik.

Kebijakan Orde Baru dalam bidang sosial misalnya, dilakukan sebagai upaya penyelesaian konflik dengan pendekatan hegemoni. Upaya militerisme tersebut tercermin dalam aturan Dwi Fungsi ABRI. Secara tidak langsung, kehadiran hegemoni militerisme sebagai institusi Broker yang berfungsi mengatasi konflik antar etnis memiliki rasionalitas dan legitimasi yang sangat kuat dalam kebudayaan masyarakat. Artinya, struktur sosio-kultural yang ada sebagai sistem masyarakat multikultural mestinya bisa menjadi modal dasar untuk membentuk integrasi nasional. Hal tersebut pun laiknya melahirkan demokrasi yang bersifat efisien. Tetapi dalam prosesnya justru menjadi blunder bagi pemerintahan sendiri. Artinya bahasa ‘Multikulturalisme’ dijadikan bungkus luar saja, namun secara internal justru menjadi pemicu munculnya beragam konflik sosial yang disertai anarkisme dan tindak kekerasan. Tentu kita sependapat bahwa harga demokrasi tidaklah murah. Alih-alih menciptakan masyarakat yang demokratif, justru malah menciptakan masyarakat yang adiktif dan terlampau sakit.

Kedua, masih terkait dengan yang pertama, hegemoni kebudayaan militeristik terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat seperti yang diutarakan di atas sedikit banyak telah membentuk anarkisme, karena kondisi struktur sosial-politik yang tidak mengakomodasi partisipasi publik. Seperti yang diutarakan Van den Berg dan Witkam (2005), dalam kondisi demikianlah biasanya pergerakan anarkisme berkembang. Mereka mencitrakan diri sebagai kelompok masyarakat tanpa kehadiran kekuasaan pemerintah (without governmental power) atau bisa disebut sebagai stateless society non govermental system. Karena bagi mereka, keberadaan struktur hirarki dari suatu masyarakat lah yang memeberikan hak kepada sekelompok orang untuk menguasai dan mengontrol orang lain. Dalam pandangan mereka, kekuasaan (power) telah digunakan secara illegal dengan cara-cara tersendiri. Kekuasaaan tidak pernah digunakan untuk mendukung kebaikan kolektif. Bahkan power lebih digunakan untuk keberfungsian sebuah state. Oleh karena itu, mereka mencitrakan diri sendiri sebagai sebuah gerakan perlawanan.

Ketiga, adalah perubahan budaya masyarakat atau kelompok etnik. Faktor yang paling berpengaruh terhadap perubahan masyarakat adalah ketika budaya etnik terlindas oleh budaya industri. Industrialisasi jenis ini menghasilkan kapitalisasi kebudayaan.

Imbas negatif dari kapitalisasi kebudayaan adalah  terserapnya individu- individu menjadi bagian dari proses produksi. Proses seperti ini melahirkan kelas-kelas di antaranya kelas pekerja (working class) dan kelas pemilik modal (capitalist class). Dan pada akhirnya kensian dan tradisi menjadi benda komersial, benda komoditas. “Dalam sejarah Indonesia yang lebih tua  estetika pernah menjadi ratu. Dalam sejarah yang lebih baru, politik pernah menjadi panglima. Dan kita harus bertanya apakah dalam masa depan yang dekat, industri dapat menjadi omnipotens yang baru? Kalau daya cipta yang satu dapat menyingkirkan daya cipta yang lainnya, maka tidak mustahil dia pun berpotensi menyingkirkan kehidupan. Daya cipta, rupanya menjadi barang pecah belah di pundak manusia yang resah dan alat yang gampang meledak di tangan yang rapuh…” (Ignas Kleden:1987:184).

Industrialisasi telah melahirkan paling sedikit tiga strukur kelas dalam masyarakat yang saling berhadapan, yakni kelas pemilik modal (capitalist class), kelas mengah (middle class), dan kelas pekerja (working class). Kelas-kelas ini memunculkan ketimpangan-ketimpangan tersendiri dalam tatanan masyarakat. Terlebih kelas pekerja dengan kelas pemilik modal yang cenderung melahirkan anarkisme.

Dalam artikel karya William Roy dan Rachel Parker-Gwin (1999), ditegaskan bahwa anarkisme bermuara pada teori tindakan kolektif yang berasal dari struktur teori kelas dengan sudut pandang sejarah dan dari teori social movement. Namun ada pula yang berpendapat berbeda. Seperti yang diungkapkan oleh Errico Malatesta, anarkisme merupakan kebangkitan kekerasan dalam relasi sosial yang bermasalah. Anarkisme nyata didasarkan kepada kebebasan individual tanpa intervensi dari militer.

Sejalan dengan itu, Benedict Anderson (1992) mendeskripsikan gerakan anarkisme internasional sebagai sebuah gerakan masyarakat imajiner atau masyarakat bayangan (imagined community) yang lahir akibat globalisasi. Teori imagined community Anderson, mendefinisikan suatu bangsa yang disebut bangsa imajiner karena “…para anggotanya tidak pernah tahu siapa kebanyakan dari anggota yang mengikutinya, tidak dalam pikiran dan setiap kehidupan. Mereka tidak memiliki hubungan dengan anggota lain, mereka terhubung karena ada kesamaan dalam ide-ide politik. Ketika rakyat menjadi salah satu bagian dari suatu kelompok atau masyarakat, mereka diikat oleh suatu perjanjian, tetapi mereka tidak pernah tahu nama dan wajah masing-masing dan mereka tidak pernah berhadapan secara langsung.”

Namun, mau tidak mau masyarakat anarkis kini tetap mengambil keuntungan dari globalisasi untuk mengambil dan memperoleh informasi teknologis. Dan ternyata teknologi tersebut digunakan juga untuk melawan dan memprotes pemerintahan.

*Penulis adalah mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Progresif (GMP)

Daftar Pustaka

Abdurahman, Muslim (ed.). 1999. Peran Masyarakat Akademis Sebagai Bagian Masyarakat Madani Dalam Masyarakat Versus Negara. Jakarta: Kompas.

Anderson, Beneddict. 1992. Imagined Communities. Verso: London.

Huntington, Samuel P. 1995. Gelombang Demokratisasi Ketiga. Jakarta:Pustaka Utama Grafitti.

Budiman, Arief (ed.). t.t. Reformasi: Crisis and Change in Indonesia. Melbroune: Monas Asia Institute

Roy, Wiliam G. and Rachel Parker-Gwin. 1999. Theory and Society. Netherlands: Kluwen Academic Publisher.


[1] Onghokham dalam Ridwan Saidi, 1998: 52-53

    Print       Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might also like...

Sejarah Gerakan Mahasiswa di Indonesia

Read More →
%d bloggers like this: