Loading...
You are here:  Home  >  Berita & Informasi  >  Current Article

HAM: Perspektif Filosofis Menurut Pandangan Franz Magnis Suseno

By   /  March 4, 2014  /  No Comments

    Print       Email

sumber gambar: http://rmbiografi.com

 

Dalam acara “Konferensi Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Di Indonesia”, Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa latar belakang filosofis munculnya Hak Asasi Manusia itu adalah hadirnya paham politik yang muncul dalam pengalaman sejarah, lalu semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Hak Asasi Manusia sendiri merupakan istilah baru, maka dari itu sangat penting untuk dapat mengerti bagaimana paham tersebut bisa muncul.

HAM muncul dalam dua konteks di Inggris, Perancis, dan menyebar ke negara yang lainnya. Ada dua paham yang muncul bersamaan dengan itu, yaitu; Monarki Absolut dan Modernisasi. Monarki Absolut itu sendiri adalah puncak otoritas raja yang merasa setara dengan negara dan merasa dipilih langsung oleh tuhan, alias menjadi wakil tuhan. Sedangkan modernisasi adalah keruntuhan tatanan sosial yang tradisional dalam tatanan tradisional, dimana setiap orang memiliki tempatnya sendiri. Tapi di modernitas mulai berubah, kapitalisme yang menuntut setiap orang menjadi lebih bebas untuk beraksi. Bahkan hingga tidak lagi dilindungi oleh adat.

Kapitalisme itu sendiri telah membawa negara, perusahaan, pengusaha menjadi semakin berkuasa. Hingga akhirnya bisa dikatakan bahwa manusia modern lebih bergantung daripada manusia yang hidup tempo dulu.

Hak Asasi Manusia merupakan sebuah kesadaran bahwa manusia berhak mendapatkan perlakuan tertentu, dan juga berhak tidak mendapat perlakuan tertentu. Namun hak-hak ini hanya bisa dipergunakan bila seseorang memiliki jaminan sosial tertentu. Immanuel Kant mengatakan bahwa HAM itu berkaitan dengan martabat manusia. Adapun Soekarno berkata HAM adalah ekspresi manusia yang menunjukan ekspresi liberalisme dan individualisme. Bila di melihat realitas kini, sesungguhnya kita tidak membutuhkan keadilan individual, melainkan lebih membutuhkan keadilan sosial.

Hak Asasi Manusia merupakan pemberdayaan orang yang terancam, dalam artian HAM diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak memiliki daya pukul dan tidak bisa membela dirinya sendiri. Hak Asasi Manusia bukanlah tanda dari individualisme, tapi merupakan tanda dari solidaritas yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Namun kini esensi dari HAM itu sendiri banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Bila di hadapkan pada dua pertanyaan, apakah Hak Asasi Manusia itu bersifat universal atau bersifat kontekstual? Magniz memilih HAM berada dalam kedua sifat tersebut. Mengapa/ karena HAM bersifat Universal yaitu dalam artian HAM dapat berlaku dimana saja dan kapan saja, adapun kontekstual hanya berlaku dalam konteks tertentu.

Dalam masyarakat pramodern, banyak hak-hak manusia yang dijamin oleh adat, pola agama, dan lingkungan tempat tinggalnya. Tapi dalam konteks modernitas, kekuatan pasar, kekuatan ekonomi, kekuatan aparat, bahkan hingga masing-masing individunya memerlukan perlindungan, tanpa terkecuali.

Dalam sejarahnya, ada 3 generasi Hak Asasi Manusia; Pertama, Hak-hak asasi manusia yang muncul di abad 16-17. Kedua,Hak-hak demokratis (hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul, dll) Ketiga, Hak aas perlakuan hukum yang wajar.

Melihat keadaan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Franz mengatakan bahwa amandemen UUD’45 yang dimotori oleh Amien Rais adalah suatu kemajuan yang besar. Namun Franz mengatakan bahwa ada dua hal penting yang tidak seharusnya di amandemen, dua hal itu adalah: Pertama,Indonesia itu demokratis. Kedua, Hak Asasi Manusia

Menurut Franz, Agama seharusnya rendah hati terhadap segala aspek, karena stabilitas dan patriotisme tidak seluruhnya dapat menjadi Hak Asasi Manusia. Pelanggaran HAM sendiri terjadi tergantung dari pelakunya. Apabila pelanggaran terjadi, sebagai contoh ada suatu kasus pembunuhan lalu kasus tersebut diabaikan begitu saja, itulah yang bisa dikatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Namun apabila terjadi kasus pembunuhan, dan kasus tersebut di bawa ke pihak berwenang, lalu si pelaku mendapatkan hukuman, itu tidak bisa dikatakan pelanggaran HAM meskipun nyawa seseorang telah dihilangkan. []

Siti Fatimah, Anggota LPIK dan peserta Konfrensi Nasional LSAF

    Print       Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might also like...

MENAKAR ULANG PERJUANGAN

Read More →
%d bloggers like this: