Loading...
You are here:  Home  >  Studi Islam  >  Current Article

Konflik Simbolik Internal Islam di Aspek Politis: Jalaluddin Rakhmat dalam perspektif Sunni

By   /  December 17, 2017  /  No Comments

    Print       Email

sumber gambar: http://islamlib.com

 

Oleh: Raja Cahaya Islam*

Jika kita berbicara mengenai masyarakat, tentunya kita tak akan pernah lepas dari suatu hukum alam (sunnatullah) yang melekat padanya, yaitu pluralitas. Hal ini dipertegas oleh pendapat Dawam Rahardjo (2014), menurutnya, pluralitas merupakan suatu keniscayaan, dan sesungguhnya masyarakat sedang menuju pluralitas. Pluralitas sendiri terjadi di dalam berbagai aspek kehidupan, seperti bangsa, ras, budaya, dan termasuk agama.

Cak Nur pun menyebutkan, bahwa Islam mengakui pluralitas keagamaan, dan mengakui setiap eksistensi agama (Anwar, 2007, h. 187). Al-Qur’an pun sebenarnya menjelaskan kondisi tersebut, bahwa sesungguhnya Dia (Allah SWT) meciptakan mahluknya berbeda-beda, baik dalam wilayah gender, ras, etnis, dan bangsa (Q.S. 49: 13).

Sebelum melangkah lebih jauh, perlu diperhatikan pula dampak dari pluralitas tersebut. Menurut Dawam Rahardjo, pluralitas, termasuk di dalamnya agama, mengandung potensi konflik (ed. Rachman, 2014, h. 23). Tampaknya Dawam ingin menunjukan konsekuensi logis dari pluralitas, yakni konflik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014), konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan dan pertentangan. Pengertian konflik dalam hal ini, tidak dipahami sebagai konflik fisik saja. Hendropuspito, membagi konflik menjadi dua macam: konflik fisik dan non-fisik (ujaran maupun tulisan). Keduanya dimulai dari kesadaran mengenai perbedaan, lalu disusul dengan penilaian terhadap perbedaan tersebut, dengan menggunakan cara pandang subjek penilai (Hendropuspito, 1983, h. 152-154). Dalam hal ini, tentunya kita tidak bisa menutup mata, bahwa definisi ini bisa kita kenakan dalam konteks agama.

Pembahasan mengenai pluralitas serta konflik keagamaan, seolah tidak berujung, karena agama—dalam pengertian yang luas—merupakan hal yang fundamental bagi manusia. Tidak usah jauh-jauh membahas mengenai perbedaan agama, dalam kalangan internal umat beragama pun banyak sekali terjadi konflik, baik fisik maupun non-fisik. Dalam konteks internal umat Islam, satu dari sekian konflik sektarian yang mengemuka, termanifestasi dalam konflik Sunni dan Syi’ah.

Terpilihnya Jalaluddin Rakhmat menjadi anggota Dewan pada Pemilu 2014, menjadi fenomena yang ramai diperbincangkan beberapa kalangan. Kang Jalal—panggilan akrabnya—terpilih menjadi anggota DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) dari daerah pilih Bandung Raya—Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Kang Jalal dikenal sebagai ketua Dewan Syuro Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI)[1], latar belakang inilah yang menuai kontroversi dari kalangan Sunni. Penulis di sini ingin menggambarkan beberapa tanggapan dari kalangan Sunni yang seringkali tampak bertentangan. Tanggapan itu penulis peroleh berdasarkan beberapa wawancara dengan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang mengklaim dirinya Sunni.

Kang Jalal di mata mereka

Mereka yang diwawancarai, memiliki perspektif yang berbeda terhadap sosok Kang Jalal. Sebelum dijabarkan adanya perspektif itu, perlu diungkapkan sebelumnya, bahwa penilaian yang ditujukan terhadap Kang Jalal, mereka arahkan terhadap ke-Syi’ah-annya. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya implikasi terhadap bentuk penerimaan atau penolakan terhadap keterpilihan Kang Jalal.

Dua Sikap

Kalangan yang menolak, mengklaim bahwa Syi’ah sudah melenceng dari ajaran-ajaran Islam. Hal ini nampak dari konsep imamah, pengafiran terhadap sahabat-sahabat Rasulullah, pengagungan yang berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib. Namun, ada sebagian orang yang menolak tanpa alasan, dalam artian tidak mengetahui mengenai Syi’ah.

Berbagai argumentasi dari kalangan yang menolak ini serupa dengan apa yang dijabarkan oleh tim penulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat. Para ulama MUI ini, mengklaim bahwa Syi’ah telah mengafirkan sahabat Rasulullah. Mereka mengambil anggapan ini dari ulama Syi’ah sendiri, di antaranya adalah Ni’matullah al-Jazairi yang mengatakan bahwa, Abu Bakar dan Umar tidak pernah beriman kepada Rasulullah SAW sampai kematiannya. Selain al-Jazairi, terdapat pula al-Kulaini, ia menyebutkan bahwa seluruh sahabat Rasulullah itu murtad setelah beliau wafat, kecuali tiga orang, yaitu al-Miqdad bin al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifari dan Salman al-Farisi. Bahkan tokoh revolusi Iran yaitu Imam Khumaini menyatakan, bahwa ‘Aisyah, Thalhah, Zubair, dan Muawiyyah dan sebagainya, meskipun secara lahiriah tidak najis, tapi mereka lebih menjijikan dari anjing dan babi (MUI, 2013, h. 48-49).

Selain itu Syi’ah dalam pandangan MUI, telah melakukan penyimpangan terhadap kedudukan para Imam Syi’ah, termasuk kepada Ali bin Abi Thalib yang dianggap sebagai Imam. Pendapat ini didasarkan kepada ungkapan Imam Khumaini yang menyatakan “Sesungguhnya Imam mempunyai kedudukan yang terpuji, derajat yang mulia dan kepemimpinan mendunia, di mana seisi alam ini tunduk di bawah wilayah dan kekuasaannya. Dan termasuk para Imam kita mempunyai kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh malaikat muqarrabin atau pun yang diutus” (MUI, 2013, h. 71).

Hal ini merepresentasikan terhadap pengagungan yang berlebihan terhadap Imam Ali, bahkan terlihat dalam ungkapan Imam Khumaini bahwa derajat para Imam itu melebihi kedudukan para malaikat. Selain itu dalam kitab al-Kafi[2], bahwa golongan Syi’ah juga meyakini bahwa para Imam memiliki dunia dan akhirat. Hal ini termaktub dalam kitab itu dengan redaksi “Tidakkah kamu ketahui sesungguhnya dunia dan akhirat adalah kepunyaan Imam, dia boleh meletakkannya di mana dikehendakinya dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Itu adalah kebenaran dari pihak Allah kepadanya” (MUI, 2013, h. 72).

Cukup unik sebetulnya jawaban dari kalangan yang menerima. Mereka mengklaim bahwa Sunni dan Syi’ah itu sama-sama Islam. Jadi tak ada salahnya jika Syi’ah memimpin kalangan Sunni, karena mereka mengklaim sebagai Sunni yang demokratis. Juga pertentangan antara Sunni dan Syi’ah menurut mereka hanya persoalan penafsiran. Di sisi lain perbedaan sekte tidak dianggap sebagai persoalan krusial, selama Kang Jalal bersikap amanah. Beberapa dari golongan ini pun ternyata ada pula yang tidak tahu mengenai persoalan Syi’ah, tapi mereka menerima kepemimpinan Kang Jalal.

Pandangan yang semacam ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari terlontar. Imam Abu Hamid al-Ghazali (1058-1111 M) yang dikutip oleh Mohamad Guntur Romli (2013), menyebutkan bahwa pengafiran itu tidak dapat ditolelir, jika hanya disebabkan perbedaan dalam penafsiran, selama seseorang itu masih berpegang pada syahadat La ilah illa Allah wa Muhammad Rasulullah. Pernyataan itu diutarakan al-Ghazali dalam bukunya Faishal al-Tafriqah bayna al-Islam wa al-Zindiqah (Perbedaan yang Tegas antara Islam dan Zindiq), untuk merespon pengafiran terhadapnya. Sebab, al-Ghazali berbeda pendapat dengan ulama pada saat itu (Romli, 2013, h. 58).

Amin Abdullah, seorang intelektual Indonesia lulusan McGill University Kanada, menyatakan bahwa sesungguhnya dalam proses pemahaman keagamaan setiap kalangan terdapat “teknis-metodologis” yang berbeda, dalam artian terdapat penafsiran dan pemaknaan yang plural terhadap suatu realitas objek. Hal ini bukan berarti terdapat relativitas metafisis (objek pemahaman terhadap realitas fundamental: prinsip-prinsip tauhid, dll). Relativitas itu terdapat dalam wilayah frame pendekatan untuk menjelaskan hakikat segala sesuatu (Abdullah, 2000, h. 83-84). Dalam hal ini kita tidak bisa begitu saja menutup mata terhadap persoalan metodologis, yang berimplikasi terhadap munculnya sekte Sunni dan Syi’ah.

Sikap politis

Dalam konteks pilihan politik, pola yang muncul di atas, kembali mencuat di sini. Tendensi untuk menempatkan akidah sebagai pertimbangan primer, masih dapat tercium. Mereka yang menolak Kang Jalal misalnya, lebih memilih pejabat Sunni yang korup ketimbang Syiah yang ‘lurus’. Sementara kelompok lainnya lebih memilih pejabat yang ‘lurus’-terlepas dari latar belakang agama dan sektarian. Dalam kelompok terakhir, pertimbangan akidah dikesampingkan. Mereka beralasan, persoalan hajat kolektif mesti lebih didahulukan.[3]

Mereka yang menolak kepemimpinan Kang Jalal dalam hal ini, bisa dikategorikan menjadi dua golongan. Golongan pertama, memilih dipimpin oleh Sunni yang korup, dengan argumentasi yang telah disebutkan di atas. Sedangkan golongan kedua, pada mulanya menolak dikarenakan perbedaan akidah, tetapi akhirnya mereka dapat menerima hal itu, dengan argumentasi; lebih baik memilih Syi’ah yang tidak korup, sebab tindakan itu menyangkut persoalan umat. Argumentasi ini mirip dengan kalangan yang menerima kepemimpinan Kang Jalal.

Secara implisit, pandangan dari golongan pertama ini menunjukan bahwa golongan Syi’ah dikategorikan sebagai orang-orang kafir. Argumentasi yang mereka ajukan berlandaskan dalil al-Quran yang menerangkan bahwa orang Islam dilarang memilih golongan kafir (QS. 3: 28), (QS. 4: 144), (QS. 5: 57). Serta pelarangan keras bagi orang-orang yang tidak mengutamakan akidah Islam sebagai landasan pemilihan seorang pemimpin, dan sudah seharusnya pertimbangan bagi umat muslim untuk memilih pemimpin itu didasarkan atas akidahnya, daripada hal apa pun (QS. 9: 23).

Pendapat golongan kedua (yang pada mulanya menolak, kemudian menerima) dan kalangan yang menerima kepemimpinan Jalaluddin Rakhmat ini, serupa dengan pendapat dari Budhy Munawar Rachman dalam konsep etika keadilan. Mula-mula ia menjabarkan kata ‘adl secara harfiah, bahwa kata ini menurutnya memiliki beberapa konsep: pertama, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah; kedua, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain (yang benar); ketiga, sama, sepadan atau menyamakan; keempat, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang (state of equilibrium). ‘Adl juga mempunyai arti mempertahankan hak, yang benar” (Rachman, 2010, h. 448-449).

Lalu Budhy menambahkan konsep keadilan ini dengan mengutip pendapat Murtadla Muthahari. Ia mendefinisikan adil itu kepada empat pengertian: pertama, keadaan yang seimbang; kedua, persamaan serta menghilangkan diskriminasi; ketiga, pemeliharaan hak-hak individu serta memberikan hak kepada yang patut yang menerimanya; keempat, memelihara hak untuk kontinuitas eksistensi. Selain itu, Budhy pun mengutip pendapat Mahmud Syaltut, bahwa keadilan itu bersifat universal dan tidak memandang suatu golongan tertentu. Dan sebagai penegas dari konsep keadilan ini, Budhy mencantumkan pendapat Ibn Taimiyah, ia menjelaskan bahwa keadilan itu tidak lain, untuk memajukan kondisi sosial dan memperkokoh kekuasaan Islam (Rachman, 2010, h. 450-451).

Hal ini terlihat dari definisi yang dijabarkan oleh tokoh-tokoh tersebut, bahwa keadilan bermakna berpindah dari keburukan menuju kebaikan, terlepas dari mana golongan tersebut berasal. Implikasinya, keadilan pun memiliki makna yang lain, yaitu sikap anti diskriminasi. Menghargai hak setiap manusia lebih luhur nilainya, daripada menyoal suatu golongan tertentu. Sebagai penegasan, di dalam konstitusi Indonesia telah menjamin hak untuk berpartisipasi di panggung politik. Sebagaimana yang tercantum dalam UU nomor 8 tahun 2012, BAB 7 mengenai persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota.

*penulis adalah Ketua LPIK 2016-2017, telah menyelesaikan studinya di Jurusan Aqidah Filsafat UIN SGD Bandung.

——————

[1] Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) merupakan ormas Islam, sebagaimana ormas-ormas lain. Ormas ini didirikan tanggal 1 Juli 2000. Dipimpin oleh Jalaluddin Rakhmat, salah seorang intelektual muslim di Indonesia. IJABI hadir dengan maksud menghimpun para pecinta keluarga Nabi Muhammad s.a.w.

[2] Kitab al-Kafi merupakan kumpulan kitab hadist Syi’ah itsna asyhariiyah, yang disusun oleh Muhammad bin Ya’qub al-Kulayni. Kitab ini terdiri dari tiga bagian: Pertama, Usul al-Kafi memfokuskan pada bidang epistemologi, teologi, sejarah, etika, permohonan, dan al-Qur’an. Kedua, Furu al-Kafi, memfokuskan pada isu keseharian dan hukum. Ketiga, Rawdat al-Kafi yang mana di dalamnya terdapat bermacam-macam tradisi, berbagai surat yang panjang dan ucapan dari para Imam.

[3] Ungkapan ini diperoleh dari hasil wawancara. Penulis mengajukan pertanyaan lebih baik yang mana antara Sunni yang berbuat korupsi atau Syi’ah yang tidak berbuat korupsi: Lebih memilih mana, pejabat Sunni yang korup atau Syiah yang tak korup? Pertanyaan ini merupakan pengandaian saja; tak berangkat dari situasi factual pejabat politik di Indonesia.

 

Daftar Pustaka

Buku

Abdullah, Amin. (2000). Dinamika Islam Kultural: Pemetasan atas Wacana Keislaman Kontemporer. Bandung: Mizan.

Anwar M, Syafii. (2007). Pluralisme dan Amanah Kecendekiawanan: Belajar Bersama Dawam Rahardjo. Dalam Ihsan Ali-Fauzi, Syafiq Hasyim, J. H. Lamardy (Ed.), Demi Toleransi Demi Pluralisme. (Hal. 179-192). Cilandak, Jakarta Selatan: PARAMADINA.

Departemen Pendidikan Nasional. (2014). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hendropuspito. (1983). Sosiologi Agama. Yogyakarta: Kanisius.

Munawar Rachman, Budhy. (2010). Reorientasi Pembaruan Islam: Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme Paradigma Baru Islam Indonesia. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.

Munawar Rachman, Budhy (ed.). (2014). Membela Kebebasan Beragama. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.

Romli, Mohamad Guntur (2013). Islam Tanpa Diskriminasi. Jakarta: Rehal Pustaka.

Tim Penulis MUI Pusat. (2013). Mengenal & Mewaspadai Penyimpangan Syi’ah di Indonesia. Depok: GEMA INSANI.

Internet

Sejarang Singkat IJABI. (tanpa waktu). Diakses dari http://www/majulah-ijabi.org/sejarang-singkat.html

 

    Print       Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might also like...

Sejarah Gerakan Mahasiswa di Indonesia

Read More →
%d bloggers like this: