Loading...
You are here:  Home  >  Sosial Budaya  >  Current Article

Etnis di Minahasa dan Minahasa Utara*

By   /  December 26, 2017  /  No Comments

    Print       Email

Oleh: Hilma Safitri[1]

Minahasa adalah suku yang tergolong besar dan berlokasi di Sulawesi bagian utara.[2] Minahasa merupakan suku yang cukup unik, karena hidup dan berkembang dengan tidak adanya sistem kerajaan atau persekutuan-persekutuan masyarakat yang berakibat pada tingkatan-tingkatan di dalam kehidupan sosial masyarakat (Depdikbud 1984, 44). Walaupun demikian, Minahasa mengenal sub-etnis (suku) yang tersebar di wilayah yang disebut Minahasa, dengan batasan-batasan wilayah di mana mereka bertempat tinggal; bukan berdasarkan strata hidup masyarakat sebagaimana masyarakat yang berada di lingkungan kerajaan tertentu (Henley 1992: 69 dalam (Weichart 2004))[3].

Dimensi kultur dan bahasa bukanlah penanda utama untuk menentukan etnis di Minahasa, menurut Weichart (2004), penelusuran tentang etnis Minahasa bisa dilihat dari beberapa momentum yang memengaruhinya: yaitu dimensi sejarah, khususnya Permesta 1958-61, yang dianggap sebagai perlawanan kolektif yang fenomenal menantang kebijakan pemerintahan pusat pada saat itu; dimensi asal usul atau leluhur, yaitu Toar dan Luminuut; faktor geografis, walaupun di Bolaang Mongondow dan Sangihe Talaud terdapat banyak pendatang; dan agama (tidak ada kaum muslim di Minahasa). Walaupun demikian, faktor teritori dan bahasalah yang kemudian sangat dominan menentukan pembentukan sub-etnis di Minahasa.

Terdapat delapan sub-etnis yang menguasai seluruh wilayah Minahasa. Sub-etnis tersebut adalah Totembuan di Minahasa Selatan, Tombulu di Minahasa Tengah, Tonsea di Minahasa Utara, Tolour serta Tonsawang di Tondano dan Tombatu, Panosokan di kawasan Minahasa bagian tenggara, Panasaan di kawasan Ratahan dan Bantik (Domili 2007). Secara garis besar, lokasi kedelapan sub-etnis tersebut diringkas dalam tabel di bawah ini.

Bagian Sub-etnis Wilayah administratif
Utara Tonsea Kab. Minahasa Utara, Kota Manado dan Kota Bitung
Selatan Totembuan Kab. Minahasa Selatan
Tenggara Panosokan Kab. Minahasa Selatan
Tengah Tombatu/Tondano, Tombulu dan Tonsawang Kab. Minahasa dan Kota Tomohon
Barat Panasan dan Bantik Ratahan di Kab. Minahasa Tenggara

Tabel 1. Sub-etnis di Minahasa

Di Minahasa, atau yang juga disebut Malesung, pembagian wilayah didasarkan atas lokasi dilaksanakannya ritual Foso. Yaitu di wilayah di mana terdapat etnis Tombulu, Toentewoh/Tonsea, Tompakewa/Toutemboan, dan Toulour atau Toundano[4] (Kaunang, et al. 2012, 32). Penyebaran atau pembagian wilayah ini juga berkaitan erat dengan hikayat Minahasa yang dikenalkan kepada publik selama ini, yaitu yang disebut dengan Watu Pinawetengan (Depbudpar Manado tt). Watu Pinawetengan adalah sebuah lokasi di mana para leluhur suku bangsa Minahasa bertemu. Dijelaskan bahwa pada saat itu dipelajari tulisan atau pesan yang ada di batu (watu) di lokasi tersebut, bahwa hendaklah orang-orang yang ada pada saat itu untuk menyebar ke wilayah lain tetapi tetap bersatu. Dalam pertemuan tersebut disepakati pengelompokan untuk menyebar, yang kemudian menjadi cikal-bakal orang Tombulu (kelompok Taranak Mayesu), lalu yang menjadi orang Tonsea (kelompok Taranah Niyaranan), dan yang sekarang adalah orang-orang Tompakewa-Toutemboan (kelompok Tumaratas) (Kaunang, et al. 2012, 33).

Satuan terkecil masyarakat di Minahasa dipimpin oleh Walak atau Tonaas un Wanua yang tugasnya adalah mengoordinir seluruh kegiatan, sekaligus menjadi pemimpin upacara ritual. Secara ringkas Walak adalah unit politik, ritual, dan sosial, terbesar yang berfungsi secara efektif dalam keseharian dalam proses pengambilan keputusan dan sebagainya. Walak itu menaungi beberapa desa (Weichart 2004). Berdasarkan dokumentasi Depdikbud yang dilakukan tahun 1984, sejak tahun 1679, teridentifikasi sebanyak 23 Walak di Minahasa sebagaimana tertera dalam perjanjian VOC di Minahasa. Kemudian bertambah menjadi 26 Walak ketika Inggris mengadakan perjanjian pada tahun 1810, dan pada tahun 1824 menjadi 27 Walak yang ditetapkan menjadi bagian dari struktur pemerintahan di Minahasa yang dibentuk secara sah pada saat itu.

Pada saat yang sama pemerintah Hindia Belanda membentuk Keresidenan Manado yang terdiri dari Minahasa, Bolaang Mongondow, Gorontalo, dan pusatnya adalah Manado (Pemkot Manado 2014).[5] Walaupun demikian, pada saat itu tidak dilakukan perubahan sistem pemerintahan di masing-masing wilayah yang termasuk ke Keresidenan Manado. Tahun 1856, sistem Walak ditiadakan, dan diganti sistem distrik. Di wilayah Minahasa dibentuk 25 distrik dan berkurang menjadi 18 distrik pada tahun 1871, 16 distrik pada tahun 1906, dan hanya 6 distrik pada tahun 1920.

Perubahan sistem pemerintah tersebut, memengaruhi fungsi tradisional Walak yang sebelumnya telah diterapkan. Secara otomatis, pada saat itu, Kepala Walak menjadi kepala distrik. Namun, fungsinya tidak lagi seperti Walak yang sebelumnya diterapkan. Kepala Distrik harus menjalankan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menjalankan pemerintahan, yang dituangkan dalam produk hukum yang diberlakukan saat itu. Walaupun fungsinya semakin kompleks, yakni tidak hanya menjalankan tugas memimpin kegiatan ritual warganya, tapi bagi orang Minahasa, hal itu menjadi bagian dari proses pelemahan fungsi tradisional Walak. Apalagi, semenjak Walak berubah menjadi kepala distrik, dan pada tahun 1908 berubah menjadi Hukum Tua yang bisa dipersamakan dengan kepala desa saat ini, pemimpin satuan terkecil masyarakat itu mendapatkan gaji untuk amanat pekerjaan yang diembannya. Bagi orang Minahasa, yang tidak mengenal sistem kerajaan, sistem dalam masyarakat untuk memilih pemimpin bagi mereka dilakukan dengan cara pemilihan langsung dengan kriteria pemilihannya adalah orang-orang terkuat, berani, dan mampu memimpin masyarakatnya (Depdikbud 1984, Pemkot Manado 2014).

Gambaran di atas menunjukkan bahwa perkembangan etnis Minahasa sangat ditentukan oleh pengaruh yang datang dari luar, seperti yaitu VOC, Kerajaan Inggris, lalu pemerintah Hindia Belanda, dan Republik Indonesia. Hampir tidak dijumpai akar etnis Minahasa dari berbagai literatur yang sudah ada, selain menjelaskan bahwa memang tidak ada akar-akar sistem masyarakat di bawah kepemimpinan kerajaan atau suku tertentu, yang hidup dan berkembang secara kuat sebagai sebuah etnis. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ada kebuntuan pada sejarah Minahasa. Sebagaimana dijelaskan dalam situs resmi Pemerintah Kota Manado (2014) yang menguraikan bahwa terdapat keterputusan sejarah perkembangan masyarakat di Minahasa pada sekitar abad ke-16. Di mana terdapat satu kerajaan di salah satu pulau yang sekarang disebut Manado Tua pada abad ke-13, Kerajaan Bowontehu, dan kemudian lenyap dan tidak ada lagi jejaknya.

Kajian yang cukup menarik adalah bahwa dominasi sub-etnis di Minahasa lebih banyak ditentukan oleh kedekatan atau kedudukan mereka di akhir masa pemerintahan Hindia Belanda, yang otomatis menjadi bagian dari kelompok elite di Minahasa. Misalnya—sebagaimana diidentifikasi oleh KITLV dan dikutip berbagai tulisan lepas yang beredar di media elektronik—Supit (atau Sompie), Paat, Lontoh, Lasut, Manopo, dan Mandagi, yang mana nama-nama tadi adalah nama-nama keluarga yang namanya tertera di belakang nama para pemimpin distrik, hukum tua, dan hukum tua kedua. Nama-nama tersebut juga pada saat ini merupakan nama-nama yang menjadi pemimpin pemerintahan di tingkat provinsi hingga hukum tua, bahkan beberapa nama tadi juga diabadikan menjadi salah satu monumen dan nama jalan utama di kota besar di wilayah Minahasa.

Sepanjang sejarahnya, tidak ada salah satu sub-etnis yang menonjol di Minahasa. Itu karena pembagiannya hanya didasarkan pada lokasi tempat tinggal dan bahasa yang digunakan. Penyebutan sub-etnis yang diuraikan di atas juga didasarkan atas penggunaan bahasa mereka masing-masing (Depdikbud 1984, R. Asba 2007). Di antara mereka yang berbeda sub-etnis, tidak saling menguasai satu sama lain. Maksudnya, tidak ada upaya-upaya penaklukan satu wilayah tertentu oleh kelompok sub-etnis tertentu.[6] Mereka memiliki prinsip yang sama, yaitu mereka hidup dan bekerja untuk mencapai kesuksesan dalam hidup. Apa yang mereka upayakan akan mendapatkan imbalannya. Karena itu, kesadaran penuh di antara mereka adalah jika ada yang secara ekonomi sangat baik, bahkan bisa menolong orang, penyebabnya adalah karena mereka bekerja keras. Begitu juga sebaliknya. Dan uniknya, ada kalanya mereka akan berubah menjadi sangat kaya secara ekonomi. Atau sebaliknya, maka akan dianggap sebagai kegagalan dalam hidup, dan artinya mereka harus memulai dari awal.

Lebih khusus lagi, perkembangan etnis di Minahasa Utara, yang sebagian besar merupakan sub-etnis Tonsea Minahasa, dapat ditemukan penggalan-penggalan cerita yang menunjukkan asal muasal perkembangan masyarakat yang tinggal di Tonsea. Walaupun pada perkembangannya mereka yang tinggal di Minahasa Utara sudah membaur, tetapi bisa ditelusuri dari asal etnis mereka, yaitu Sangihe dan Taladu, Siau Tagulandang dan Biaro, Bantik, dan Bajo.

Seperti sudah diuraikan di atas, bahwa mereka kemudian membentuk ciri khasnya dengan mengembangkan bahasanya masing-masing, sebagai identitasnya di dalam masyarakat Minahasa. Bahasa Tonsea tentunya adalah bahasa asli salah satu sub-etnis di Minahasa yang umumnya bertempat tinggal di wilayah pegunungan atau yang jauh dari wilayah bahari (kecuali Kema yang langsung berbatasan dengan laut), seperti di Talawaan, Kalawat, Dimembe, Kauditan, dan Kema. Selebihnya, wilayah Likupang dan Wori, ditinggali orang-orang dari etnik Sangihe, sementara etnis Bajo dan Bantik menguasai wilayah-wilayah pesisir, termasuk wilayah pesisir di Kema yang juga banyak ditemukan etnis Bantik.

Wilayah domisili sejumlah sub-etnis tersebut juga kemudian menampilkan pola atau corak mata pencaharian mereka. Secara tradisional, hanya ada dua corak: yang berorientasi ke darat dan yang berorientasi ke laut. Sehingga secara sub-etnis bisa disimpulkan bahwa Tonsea dan Sangihe lebih banyak melakukan corak produksi sebagai masyarakat pertanian. Sedangkan Bantik dan Bajo merupakan masyarakat yang corak produksinya bergantung kepada lingkungan bahari.

Kajian-kajian yang berupaya mengidentifikasi nilai-nilai yang dikembangkan di masyarakat Minahasa menunjukkan banyak persamaan di antara sub-sub etnis yang hidup di Minahasa Utara. Paling tidak, prinsip hidup bersama yang disimbolkan secara berbeda-beda itu menunjukkan karakter yang saling mengisi dan tidak saling mengungguli satu sama lain.

Di wilayah yang merupakan peradaban tertua Tonsea, Desa Sawangan (Kaunang, et al. 2012, 25), berlaku  tradisi melakukan ritual berdoa di perbatasan kampung. Makna ritual itu adalah mengembangkan karakter warga untuk selalu saling menghargai dan menjaga satu sama lain dan tidak berpikir untuk mencari keuntungan sendiri (Kaunang, et al. 2012, 58-59). Kegiatan ini dilakukan tidak secara simbolis, melainkan melibatkan seluruh warga desa dengan tidak memperhatikan keyakinan agama yang mereka anut.[7] Tradisi ini adalah tradisi leluhur, bukan tradisi agama tertentu, dan dilakukan setiap minggu pertama bulan Januari setiap tahunnya (Kaunang, et al. 2012, 53-54).

Simbol lain ditunjukkan dalam kegiatan kesenian tradisional. Misalnya, di Desa Talawaan-Bantik, dikenal kesenian Maramba Umbasan Kabasaran Batik (Kaunang, et al. 2012, 85); berkembangnya cerita rakyat tentang tradisi memandikan perahu di Kuala Talawaan di Desa Kima Bajo (117); Kesenian Masamper, Momontase Tawineng Tagali sebagai prinsip mengelola lingkungan dan membatasi keserakahan di Desa Marinsow (160-162); lalu prinsip-prinsip “peminjaman tanah” dan sistem pewarisan harta keluarga di Desa Serei (203-204).

Keunikan prinsip tersebut, yang sudah ada sejak dahulu, kemudian mencerminkan ukuran-ukuran kesuksesan bagi masyarakat Minahasa di masa sekarang. Seperti masyarakat pada umumnya, keberhasilan dalam bidang ekonomi dan sosial akan menentukan keberadaan orang di tengah-tengah masyarakat Minahasa. Di bidang ekonomi, penguasaan lahan yang semakin lama semakin luas adalah salah satu penentu kesuksesan dalam bidang ekonomi. Pemilikan lahan skala luas akan menentukan tingkat pendapatan keluarganya atau dirinya sendiri. Pada masa lalu, sebelum wilayah Minahasa padat penduduk, penguasaan lahan oleh individu atau keluarga ditentukan oleh seberapa kuat mereka membuka lahan yang sebelumnya berbentuk hutan. Umumnya, mereka membuka lahan untuk dijadikan lahan perkebunan tanaman keras, seperti cengkeh, pala, dan yang masih ada hingga saat ini, kelapa. Seluas-luasnya orang Minahasa bisa menguasai lahan, bisa menentukan derajat keberhasilan orang Minahasa dalam hidupnya.

Penguasaan lahan kemudian diikuti dengan keberhasilan dalam mengelola lahan, dengan memberikan banyak pekerjaan kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan orang dari luar daerahnya. Walaupun kemudian penghasilan dari lahan yang dikuasai bukan merupakan penghasilan utamanya. Seperti halnya ditemukan dalam kasus penguasaan kebun kelapa, salah satu polanya adalah memberikan penguasaan pemanfaatannya kepada beberapa orang pekerja, dan pemilik lahan hanya menunggu hasil penjualannya.[8]  Dengan penguasaan lahan kebun kelapa yang hampir mencapai 20 ribu hektar, salah seorang pemilik lahan di Desa Dimembe tidak memperhatikan proses produksi pemanenan kelapa hingga menjadi kopra yang siap dijual. Beliau hanya menunggu setengah dari hasil penjualan kopra yang diproduksi oleh sekitar 5 hingga 6 orang pekerja, yang selama kurang lebih enam bulan bekerja di kebunnya. Sementara, pemilik lahan sudah memiliki kesibukan yang lain sebagai pegawai salah satu instansi pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan lahan dengan pola memberikan peluang pekerjaan kepada orang lain adalah hal penting dan dipandang sangat bermartabat di kalangan orang-orang Minahasa.

Dengan banyak contoh seperti yang dilakukan salah satu pemilik lahan di Kecamatan Dimembe tersebut, maka watak orang Minahasa adalah sangat sulit untuk melepaskan aset tanah, walaupun pada kenyataannya tidak dikelola secara langsung. Kepemilikan lahan dan peluang memberikan pekerjaan kepada orang lain merupakan satu kesuksesan terbesar di kalangan orang Minahasa. Kecuali, seperti diuraikan oleh Kepala Museum Negeri (Provinsi Sulawesi Utara) dan orang asli Minahasa di Manado, terdapat perhitungan ekonomi yang lebih menguntungkan dengan proses pelepasan aset lahan, maka orang Minahasa akan melepaskan aset tanahnya. Contohnya adalah proses pelepasan lahan untuk pembangunan jalan bebas hambatan antara Kota Manado dan Kota Bitung. Pemilik lahan yang terkena areal proyek tersebut dengan sukarela melepaskan lahannya dengan perhitungan bahwa kegiatan ekonomi lainnya akan muncul diakibatkan pembangunan jalan tol tersebut. Tetapi sepanjang perkembangannya hingga saat ini, sedikit sekali lahan rakyat yang dilepaskan kepada pengusaha atau perusahaan yang melakukan kegiatan ekstraktif, sekaligus juga tidak ada kecenderungan berkembangnya ekonomi rakyat dengan kegiatan produksi di atas lahan yang dikuasainya. Kecenderungan ini sangat terkait dengan prinsip-prinsip yang ditanamkan para leluhurnya. Khususnya dengan kesepakatan Watu Pinawetengan, yang mengisyaratkan bahwa di mana pun orang Minahasa hidup, harus tetap bersatu dan menjalin kekerabatan.

Kembali bicara mengenai etnis di Minahasa. Watak yang menandakan derajat kesuksesan tersebut, merata di kedelapan sub-etnis yang ada. Sehingga sangat sulit untuk mengatakan bahwa sub-etnis yang satu lebih menonjol dibandingkan sub-etnis lainnya. Penuturan kepala Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara,[9] mengisyaratkan bahwa setiap etnis bisa saja menguasai perekonomian di Minahasa pada masa tertentu, dan sebaliknya bisa menjadi etnis yang paling terpuruk di masa yang lain. Hal ini sangat terkait dengan bagaimana mereka menggunakan kesempatan yang ada di depan matanya, atau yang hadir di lingkungan sekitarnya. Pada masa booming perkebunan kelapa, secara keseluruhan etnis Minahasa yang tinggal di pedesaan mengusahakan lahan yang dikuasainya ditanami kelapa dan memproduksi kopra (A. R. Asba 2006a, 2006b, 2007, 2008). Saat ini, ketika harga kopra sedang anjlok, mereka melakukan diversifikasi usaha yang lain, yang lebih menjanjikan secara ekonomi. Di sektor perkebunan, yang paling menonjol diusahakan adalah menanam tanaman lada, khususnya ketika produktivitas tanaman kelapa sudah semakin menurun. **

 

*) Tulisan ini dicuplik dari draft awal penelitian kota-kota di Sulawesi yang dilakukan oleh tim peneliti di Yayasan Interseksi (http://interseksi.org). Versi lengkapnya berjudul Industri Manusia dan Pembangunan: Industri Perkebunan Kelapa di Kabupaten Minahasa Utara, diterbitkan oleh Yayasan Interseksi tahun 2016.

 

 

Rujukan

Asba, A Rasyid. (2006a). Integritas Ekspor Kopra Makassar: Di antara Kontinuitas dan Diskontinuitas. Makara-Sosial Humaniora 10, (2), 58-69.

______. (2008). “Makassar Copra as a Trigger of Struggling for Power Between Central and Local Government: A historical study of regional political economy in Indonesia.” Paper Konferensi Internasional tentang Sejarah Ekonomi dan Bisnis Asia-Pasifik bertema Aneka Respons atas Perubahan Lingkungan. Melbourne, 13-15 Februari 2008.

______. (2006b ). “Pamor Bandar Makassar yang Hilang, dari Niaga ke Kota Metropolis.” Seminar Sehari Perhimpunan Pencinta Bandar Lama Nusantara Pusaka Bangsa. Makassar, 11 Juni 2006.

______. (2007). Kopra Makassar Perebutan Pusat dan Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor.

Depbudpar Manado. (tt). “Watu Pinawetengan: Ritus Budaya Suku Bangsa Minahasa.” Brosur Pariwisata Minahasa. Manado: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Depdikbud. (1984). Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah secara Tradisional di Sulawesi Utara.  Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan. Direktorat Jarahnitra, Dirjen Kebudayaan Depdikbud.

Domili, Burhanuddin. (Februari 2007). Pemekaran Wilayah: Provinsi Sulawesi Utara. Esagenang: Jurnal Hasil Penelitian Jarahnitra (Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional) 5, (9), 1-44.

Kaunang, Ivan RB, Max Sudirno Kaghoo, Estefien Katuuk, Irawati Usman, & Syane Pangemanan. (2012). Menemukenali Kearifan Lokal dalam Kaitannya dengan Watak dan Karakter Bangsa Minahasa Utara. Manado: Kepel Press.

Pemerintah Kota Manado. (2014). Manado: Dulu, Kini, dan di Masa Mendatang (Kado HUT ke-391 kota Manado). Diakses pada 8 Agustus 2014 dari situs resmi Pemerintah Kota Manado: http://www.manadokota.go.id/berita-1310-manado-dulu-kini-dan-di-masa-mendatang-kado-hut-ke391-kota-manado.html.

Weichart, Gabriele. (2004). Identitas Minahasa: Sebuah Praktek Kuliner. Antropologi Indonesia 74.

 


[1] Lulusan Antropologi UNPAD, Bandung (1998), dan Development Studies: Agriculture and Rural Development, ISS The Hague (2012). Saat ini menjabat sebagai Koordinator Agrarian Resources Center (ARC) di Bandung (www.arc.or.id) dan Dosen Luar Biasa di Jurusan Sosiologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.

[2] Dari keseluruhan lima suku yang ada di Sulawesi Utara, Suku Minahasa menduduki posisi terbesar yaitu 33%, diikuti oleh Suku Sangir (20%), Bolaang Mongondow (11%), Gorontalo (7.5%), dan Totembuan (7%) (dikutip dari display Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara yang sumbernya dari (Mellink-Roelofsz, 1962: 93-100)).

[3] Minahasa, berasal dari kata mina-esa, ada juga yang merujuk kepada kata ma-esa; maha-esa (berarti “menjadi satu”) yang disepakati sebagai proses penyatuan kelompok-kelompok yang terpisah-pisah secara kultural dan linguistik (dikutip oleh Weichart (2004) dari Godee Molsbergen 1928:7; Graafland 1991:9-10; Scwarz 1908:46).

[4] Nama Tompakewa diubah menjadi Toutemboan, dan nama Tountewoh diubah menjadi Tonsea pada tahun 1679, sebagaimana diuraikan dalam buku H.M Taulu, Bunga Rampai: Sejarah dan Antropologi Budaya Minahasa, Jilid I, Cetakan V, tahun 1981 (Kaunang, et al. 2012, 32)

[5] Pada tahun 1824, berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Van der Cepellen, tanggal 14 Juni 1824, Nomor 10 (stblt 28 a), Manado ditetapkan menjadi keresidenan definitif yang lepas dari Ternate;  Johanes Wensel ditunjuk sebagai residennya.

[6] Wawancara dengan Kepala Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara, Manado, 23 Juni 2014. Dijelaskan lebih lanjut bahwa etnis Minahasa bukan berasal dari masyarakat kerajaan seperti halnya etnis Bolaang Mongondow dan Sangir.

[7] Komposisi penduduk beragama Kristen di Desa Sawangan adalah dominan, yaitu hampir 100% (Kaunang, et al. 2012, 41-42).

[8] Hasil wawancara dengan pekerja di kebun kelapa di Desa Lumpias, Kecamatan Dimembe, Minahasa Utara, tanggal 15 April 2014.

[9] Wawancara pada tanggal 23 Juni 2014

    Print       Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might also like...

Anime, Otaku dan Hiperrealitas

Read More →
%d bloggers like this: