Loading...
You are here:  Home  >  Sosial Budaya  >  Current Article

Beberapa Tipikal Fatwa dalam Lanskap New Media

By   /  December 29, 2017  /  No Comments

    Print       Email

sumber gambar: http://infokomputer.grid.id

Oleh: Hengky Sulaksono*

Belakangan ini, teknologi new media[1] mulai masif digunakan publik, khususnya di kalangan generasi muda, lebih spesifik lagi kaum muda urban dengan kemampuan konsumsi memadai. Sebagai teknologi komunikasi termutakhir, new media bersifat lebih praktis dan aksesibel ketimbang media massa konvensional. Kelebihan inilah yang menjadi pertimbangan penggunanya untuk memanfaatkan new media.

Di kalangan publik Islam, kehadiran new media ini memicu kemunculan fenomena keagamaan baru. Aksesibilitas dan konektivitas internet yang tak terbatas, diakui sebagian kalangan Muslim, menjadi alasan di balik pemilihan new media sebagai alat andalan pemeroleh informasi keagamaan. Dengan asas praktis dan efisien, piranti new media barang tentu menjadi primadona.

Salah satu bentuk penyaduran informasi keagamaan yang belakangan menghangat bisa dilihat dalam pencarian fatwa-fatwa online. Perilaku ini bisa disebut ‘shopping fatwa’ (Hosen, 2012). Shopping fatwa amat potensial untuk menjadi kegemaran baru khalayak Islam. Sebab, dalam internet, kemudahan mencari fatwa menjadi niscaya. Ragam topik dan sudut pandang tentang suatu persoalan hukum bisa diakses dalam beberapa klik-an jari. Dari mulai membunuh orang kafir, merokok selepas wudu, jual beli kucing, hingga berpuasa di hari Sabtu dapat ditemukan dalam sekian detik.

Pola penyediaan fatwanya pun beragam, ada yang satu arah ada pula yang dialogal; ada yang secara eksplisit atau implisit dalam menentukan putusan hukumnya. Dalam satu situs, biasanya tak secara khusus menyediakan fatwa-fatwa saja, namun acap kali situs-situs keagamaan ini menyediakan kanal-kanal berita, arikel kajian, sejarah, serta ceramah, dalam bentuk teks, audio maupun video. Konten yang beragam ini barang tentu menjadi membuat tarikan magnetis new media kian menguat. Dengan demikian, pada level tertentu, new media telah memberi pengaruh signifikan bagi terjadinya desentralisasi otoritas Islam (Jinan, 2013). Dalam konstelasi masyarakat Islam, gejala ini turut menumbuhkan suatu tatanan masyarakat yang bergelar ‘Muslim tanpa masjid’.

Tak hanya mendesentralisisr, dalam beberapa momen new media juga dapat mengintervensi ‘kesakralan nilai-nilai agama’. Jika dahulu persoalan agama dipandang amat sakral, kiranya tak demikian hari ini. Memanglah persoalan agama masih tetap sakral, namun tidaklah dikatakan ‘amat’. Semaraknya penggunaan teknologi informasi, membuat titah-titah agama tak lagi menjadi konsumsi pihak tertentu; timbulnya pandangan bahwa teks-teks agama tak memilih pembaca, membuat teknologi informasi menjadi primadona. Dalam kata lain, seturut imbuhan Fujimoto (1985) teknologi dan gugusan nilai-nilai tempat manusia berpedoman adalah saling menentukan.

Gilang-gemilang keandalan new media ini tak melulu bernada positif. Tradisi baru ini seolah menjadi lawan tanding bagi tradis konvensional yang digawangi Santri[2], yang secara ulet mendalami ilmu-ilmu Islam, termasuk hukum Islam (Dhofier, 2002). Beberapa persoalan kemudian terungkap dari berkembangnya kondisi ini. Yang paling mengemuka yaitu penurunan kualitas yang merupakan akumulasi dari beberapa persoalan lain.

Pluralitas

Bentuk fenomenal diskursus yuridis Islam konvensional umumnya diramaikan oleh perbedaan cara yang dipakai untuk menafsirkan sumber pokok. Naskah uzur Ilmu Fiqih Lima Mazhab (Atjeh, 1977) memaparkan bahwasanya para ulama fikih bersepakat dalam penetuan sumber primer hukum Islam, terbentang di antaranya ialah quran, sunah, ijma (kesepakatan ulama fikih dan atau para sahabat), dan kias (memperbandingkan sesuatu kejadian yang timbul dengan kejadian-kejadian yang pernah terjadi dalam zaman Salaf). Di luar itu, lahir pula perbedaan cara macam istihsan (memilih hukum yang lebih baik dan lebih cocok dengan masa dan tempat), masalihul mursalah (mendasarkan pertimbangannya kepada sesuatu kemaslahatan), istidlal (pengambilan dalil tekstual), istishabul hal (kembali ke hukum asal) dan lain sebagainya.

Penempatan cara (di luar sumber pokok) ini, disebut lahir umumnya sebab perbedaan masa dan tempat, iklim sosial-politik dan lain sebagainya. Di kemudian hari muncul juga perbedaan pendapat, bahasa, sumber, kepribadian hingga kefanatikan yang membuat dinamika ijtihad kian hangat. Turut pula meramaikan, rangkaian diskursus warisan tentang pemilahan sumber pokok dan mazhab (Atjeh, 1977).

Pada ruang maya, pluralitas ini terus terjadi, bahkan semakin mungkin meluas. Dalam konteks global, Sisler (2006) melihat dua wajah biner: monoperspektif dan multiperspektif. Monoperspektif berarti melihat suatu persoalan hanya dari satu sudut pandang. Sementara multiperspektif meninjau permasalah dengan beragam cara pandang. Jauh-jauh hari, dengan asumsi senada, Bunt (2003) menampilkan yang monoperspektif ini dalam situs-situs Syi’ah arus utama dan-apa yang ia sebut-kalangan Salaf Sunni. Sementara yang multiperspektif ia temukan dalam tradisi berbeda, semisal kanal Islamonline asuhan Yusuf Qardhawi.

Lebih jauh terdapat pula jenis konsultan yang melompati sumber normatif. Kelompok ini salah satunya direpresentasikan kanal Ask-Imam milik Ebrahim Desai. Model praktisnya, Desai dan kawan-kawan melayani pengadu dengan opini murni, tanpa dalil, atau pandangan yuridis Islam sekalipun. Fenomena ini nyata, sebab kesebalan Desai terhadap para mualim dan kerangka normatifnya. Dalam manifestonya, Desai menulis bahwa pada prinsipnya ulama hari ini bukanlah murni seorang mujtahid, melainkan mutakalid atas Imam (mazhab). Meski begitu, secara umum, praktik Desai masih senada dengan koridor Islam.

Dalam melakukan shopping fatwa, pencari biasanya tak melakukan identifikasi terhadap sumbernya. Perilaku ini selaras dengan pertimbangan kepraktisan yang melekat pada e-fatwa. Hadirnya pluralitas dalam fatwa keagamaan berada di luar kendali para pencari.

Keberadaan situs-situs dengan sudut pandang beragam ini tentu menguntungkan bagi pencari fatwa. Sambil belanja, mereka dapat belajar. Bentuk belajar paling umum yaitu dengan mencoba memilih fatwa seobjektif mungkin yang dirasa paling masuk akal. Dalam beberapa level, pola ini juga sebenarnya diterapkan oleh pemegang tradisi lama. Perbedaan selanjutnya terdapat pada identitas sumber: sinonim versus anonim.

Anonimitas

Selain praktis dan serba ada, internet juga dikenal dengan anonimitasnya. Dalam belanja fatwa, anonimitas ini tergambar misalnya lewat pola pencarian yang lebih sering menggunakan mesin pencari Google, ketimbang memilah-milah situs-situs atau tokoh-tokoh agama tertentu. Namun di sisi lain, ada pula kelompok lain yang memiliki acuan ulama atau kanal website tertentu, meskipun kecenderungannya tak sedominan yang pertama.

Anonimitas pada internet ini tak selalu berasosiasi dengan kelemahan. Dalam beberapa kasus, para pencari fatwa mengungkapkan mereka mendapat keuntungan lain di luar sifat praktisnya yang tak banyak menyita waktu. Salah satu keunggulan anonimitas yang sering menjadi pertimbangan pencari fatwa ialah kemampuannya mengakomodasi penjelasan mengenai persoalan-persoalan tabu, yang sulit diungkapkan dalam pola komunikasi konvensional.

Namun di luar itu, kekhawatiran tentang anonimitas ini acap kali mencuat, bahkan dianggap memiliki bahaya laten. Ketidakjelasan informasi atas sumber pemasok fatwa ini menjadi krusial, sebab ada kemungkinan sumber informasi tak menghadirkan mufti yang memenuhi standar-standar normatif sebagai pemberi fatwa. Namun, belakangan beberapa situs mulai menunjukkan fakta-fakta yang berkebalikan dengan kecurigaan ini, sebut saja kosultasisyariah.com. Dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang pendidikan dan kegiatan sang mufti, situs-situs ini mencoba memberikan petunjuk tentang asal-usul sumber.

Sedikit tambalan celah ini masih menyisakan lubang. Kala identitas menjadi jelas, maka jelas pula lah kualifikasi standar sang mufti. Umumnya sang mufti online adalah sarjana-sarjana agama yang sehari-harinya berkecimpung di ruang akademik keagamaan. Setidaknya, fakta ini sangat dapat dijadikan asumsi bahwa mufti online (tertentu) mafhum persoalan-persoalan keagamaan.

Namun hal itu belumlah cukup. Persoalan yang kemudian muncul yaitu cara yang ditempuh untuk menarikan suatu fatwa. Dalam pola konvensional, penarikan hukum umumnya dilakukan berdasarkan ijma para ulama. Hal ini dipilih sebab mereka mafhum bahwa standar-normatif bagi seorang mufti terbilang sukar dicapai. Standar yang dimaksud ialah standar ‘multidisipliner’ bagi seorang mufti. Hadirnya keputusan berdasarkan ijma ini tiada lain untuk mengubah pendekatan ‘multidisipliner’ menjadi ‘interdisipliner’.

Individualitas

Dalam tradisi konvensional, kerangka multidisipliner ini berperan krusial. Sebab otoritas keagamaan yang tersentral pada ormas-atau sekte Islam tertentu, mengharuskan ormas-ormas memiliki stok fatwa dalam berbagai urusan, dari praktik ibadah, jual-beli hingga pergaulan sehari-hari. Pola kolektif lebih dipilih sebab dinilai lebih mungkin mengatasi kesulitan-kesulitan dalam persyaratan seorang mujtahid yang tidak positif. Dalam konteks ormas, pola kolektif ini dipraktikan dalam bentuk dewan-dewan pemberi fatwa.

Skema yang demikian ini berubah di lanskap maya. Meski medan garapannya sama-sama luas, mode kolektif berubah menjadi individual. Jika dalam tradisi konvensional pola penarikan hukum mengandalkan kolektivitas (ijtihad jamiah), maka tradisi online mengandalkan individualitas (ijtihad fardiah). Penggunaan pola kolektif dipilih sebagai upaya mengatasi kesulitan dalam memenuhi standar seorang mujtahid. Standar yang dimaksud ialah kecakapan ‘multidisipliner’ serta kemafhuman pada empat sumber pokok. Dalam pola kolektif, kerangka ‘multidisipliner’ ini berubah menjadi ‘interdisipliner’.

Perkembangan model individual dalam tradisi online seolah-olah mengomunikasikan secara implisit kemampuan mujtahid online yang multidisipliner. Namun, asumsi ini berlaku jika dalam sebuah kanal, hanya ada seorang mufti pembuat fatwa. Pada situs-situs dengan mufti anonim, gambaran tentang hal ini sulit ditelusuri. Namun, beberapa situs bermufti sinonim menunjukkan jika mereka tak memekerjakan seorang mufti saja. Dalam kanal macam ini, seorang mufti dapat membagi tugas pembuatan fatwa sesuai dengan keahliannya, tapi bisa pula tidak demikian. Jika pun membagi tugas, pola penarikan hukumnya tetap saja berbeda dengan cara konvensional yang berdasarkan konsensus kolektif; melainkan berdasarkan pertimbangan dan kemampuan pribadi.

Beberapa kalangan membolehkan pola individual ini dipilih. Sebab menurut mereka, sesungguhnya persyaratan multidisipliner-umtuk seorang mujtahid-yang sukar diperuntukkan bagi seorang mujtahid mutlak. Gelar mujtahid macam ini disematkan pada empat imam madzhab. Sementara mujtahid zaman ini, lebih berada pada level mujtahid mazhab atau muqayyid. Persyaratan bagi dua kelompok mujtahid ini yaitu mengetahui empat sumber pokok hukum Islam (Atjeh, 1977: 51-52).

Simplisitas

Terlalu simplistis, itulah pendapat yang dilontar seorang dewan ijma konvensional menaggapi fenomena e-fatwa. Anggapan ini diamini pula beberapa santri yang mafhum ihwal pola penarikan fatwa. Dalam hemat mereka, e-fatwa belum memenuhi standar-standar normatif penarikan fatwa, terkhusus standar sumber.

Maksudnya, tindakan beberapa situs yang menyediakan putusan hukum dengan landasan yang agak serampangan. Biasnya situs-situs yang dinilai demikian hanya menggunakan satu perspektif; atau menempatkan sumber pokok dengan tidak berurutan (baca sesuai urutan: quran, sunah, ijma, kias).

Beberapa santri yang dijumpai mengungkapkan dalam tradisi konvensional, kelengkapan sumber dan sudut pandang menjadi wajib untuk disertakan. Peletakan empat sumber pokok ini pun wajib dilakukan secara hirarkis. Kelakuan ini bersifat harus agar nantinya putusan yang keluar tidak bersifat subjektif bahkan menyesatkan.

Berbeda dengan tradisi konvensional, tradisi online terkadang tak menyertakan sumber yang cukup. Imbasnya, penjelasan tentang suatu fatwa yang komprehensif sulit terjadi, sehingga pemahaman logis pun acap terganjal. Peletakan hierarki empat sumber pokok pun jarang konsisten, beberapa situs menempatkan kias sebagai titik pijak, sementara hadis sebagai penjelasnya; atau menempatkan quran sebagai penjelas hadis.

Untuk mengatasi distorsi, para pencari biasanya melakukan komparasi terhadap fatwa-fatwa yang tersedia. Dalam diskursus teori hukum Islam, seorang ulama fikih kontemporer al-Zuhaily, dikutipHosen (2012) menerangkan cara shopping fatwa ini menggunakan pola pemilihan (takhayyur) dan perpaduan (talfiq), yaitu dengan memilih lalu membandingkan ragam pandangan yang dianggap cocok.

 

Daftar Bacaan

Atjeh, Aboebakar. (1977). Ilmu Fiqih Islam dalam Lima Mazhab. Jakarta: Islamic Research Institute.

Bunt, Gary R. (2003). Islam in the Digital Age: E-Jihad, Online Fatwas and Cyber Islamic Environments. London: Pluto Press.

Dhofier, Zamakhsyari. (2002). Tradisi Pesantren. Jakarta: LP3ES.

Fujimoto, Isao. (1985). Nilai-Nilai Teknologi Sepadan dan Citra Dunia yang Lebih Utuh’ dalam Y.B Mangunwijaya (ed.), Teknologi dan Dampak Kebudayaannya, Vol. II. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Hosen, Nadirsyah. (2012). Fatwa Online di Indonesia: Dari Shopping Fatwa hingga Meng-Google Kiai dalam Greg Fealy & Sally White (ed.), Ustadz Seleb: Bisnis Moral dan Fatwa Online. Jakarta: Komunitas Bambu.

 

Internet

Jinan, Mutoharrun. (2013). Intervensi New media dan Impersonalisasi Otoritas Keagamaan di Indonesia. Jurnal Komunikasi Islam, Vol. III, No. II. Surabaya: Jurusan KPI, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel.

Sisler, Vit. (2006). Islamic Jurisprudence in Cyberspace: Construction of Interpretative Authority in Muslim Diaspora. Diakses dari http://www.digitalislam.eu/article.do? articleId=1420. Pada 14 April 2015 pukul 04.35 WIB.

Socha, Bailey., Eber-Schmid, Barbara. (2014). What Is New Media?. Diakses dari http://www.newmedia.org/what-is-new-media.html. Pada 20 Mei 2015 pukul 11.11 WIB.

 

[1] Belum ada konsensus akademik yang mendefinisikan istilah ini secara paripurna. Namun hadirnya istilah new media (media baru) biasanya menjadi biner bagi old media (media lama). Secara umum, sementara ini new media mengacu pada jenis media elektronik yang terkoneksi dengan internet. lih http://www.newmedia.org/what-is-new-media.html. Bailey Socha and Barbara Eber-Schmid

[2] Dhofier mengutip Johns memaparkan istilah ini berasal dari bahasa Tamil yang berarti ‘guru mengaji’, sedang C.C. Berg berpendapat kata santri merupakan persamaan dari shastra (India) yang berarti buku-buku suci. lih. Tradisi Pesantren h. 41. Santri di sini mengacu pada terminologi Clifford Geertz. Penggunaan Santri (memiliki basis pendidikan Islam yang kuat) diperhadapkan dengan ‘awam’ atau ‘abangan’. Pembedaan ini digunakan untuk mengatasi kesulitan terhadap adopsi beberapa pendapat yang memaparkan polarisasi desa dan kota, untuk merepresentasikan gejala ‘persentuhan’ pola konvensional dan mutakhir; tradisional dan modern; ketat dan longgar. Namun dalam beberapa kasus, seiring perluasan ketersediaan infrastruktur, batas desa-kota menjadi lebur dalam ruang urban. Di luar itu, perbedaan geografis tak secara otomatis menghadirkan perbedaan pola keberagamaan.

 

*Penulis adalah post-LPIK angkatan 2013-2016, sekarang menjadi wartawan di http://ayobogor.com/

    Print       Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might also like...

MENAKAR ULANG PERJUANGAN

Read More →
%d bloggers like this: