Loading...
You are here:  Home  >  Studi Islam  >  Current Article

Islam dan Soal Penggusuran

By   /  January 2, 2018  /  No Comments

    Print       Email

 

Oleh: Muhammad Nashirulhaq**

Hari-hari ini, kita menyaksikan penggusuran—baik yang sudah terjadi maupun yang masih berupa ancaman—dalam berbagai bentuknya terjadi di mana-mana dan dengan dalih apa saja. Atas nama normalisasi sungai dan penertiban pemukiman “liar” dan ilegal (seperti yang terjadi di Kampung Pulo, Bukit Duri, dan sederet kampung lainnya di Jakarta, yang dengan sangat apik digambarkan oleh film Jakarta Unfair), untuk penertiban tata kota (sebagaimana dalam kasus penggusuran kawasan Tamansari, Bandung), guna pembangunan industri yang diklaim bisa menyejahterakan warga sekitar dan membuka lapangan pekerjaan (semisal kasus Kendeng), dan yang paling jamak nan mutakhir, demi pembangunan infrastruktur dan “fasilitas umum” (seperti bandara, dalam kasus penggusuran Kulonprogo dan Sukamulya, Majalengka). Lalu, bagaimana respon kelompok Islam atas problem konkret umat ini?

Bisa dibilang: hampir tidak ada respon memadai dari berbagai kelompok Islam di Indonesia atas kasus-kasus ini. Sebagai contoh, tepat pada akhir tahun lalu, terjadi kekerasan yang dilakukan oleh ribuan aparat kepolisian dan tentara yang diturunkan untuk mengawal proses pengukuran tanah guna “pembebasan lahan” yang rencananya menjadi lokasi pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Sukamulya, Majalengka. Di saat yang sama, perhatian bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, tersedot pada kasus penistaan agama yang kala itu dituduhkan pada Basuki Tjahaja Purnama. Terjadi aksi bela Islam berjilid-jilid secara masif, tapi hampir tak ada aksi bela muslim untuk warga Sukamulya dan korban gusuran lainnya.[1]

Saya kira, diskusi semacam ini yang diinisiasi kawan-kawan FNKSDA dan FMN Bandung serta Ruang Literasi patut diapresiasi, karena mengingatkan kita akan satu hal. Bahwa kita—utamanya umat Islam—masih punya pertanyaan besar yang menuntut untuk segera dijawab, bagaimana Islam melihat persoalan penggusuran, dan bagaimana kita selaku umat Islam seharusnya bersikap, dengan berangkat dari pandangan Islam ini. Terlebih, diskusi ini dilaksanakan masih dalam suasana dan dalam rangka memperingati lahirnya nabi pembebas, nabinya kaum mustadh’afm: Nabi Muhammad SAW.

Penggusuran-penggusuran yang kita saksikan beberapa tahun belakangan, sebenarnya bukanlah fenomena baru. Beberapa dekade lalu, sekitar dasawarsa 1980-an hingga 1990-an, pembangunan-(isme) yang digalakkan oleh Rezim Orde Baru juga berakibat pada maraknya peggusuran yang dilakukan, dengan skala yang tidak nanggung-nanggung: ribuan orang dari beberapa kecamatan bisa dikorbankan dalam pembangunan proyek-proyek raksasa, terkadang tanpa ganti rugi yang memadai atau bahkan tanpa ganti rugi sama sekali, dengan bermodalkan ancaman aparat, kekerasan fisik, kriminalisasi, atau yang jamak: tuduhan PKI atau komunis bagi rakyat yang menolak upaya pemerintah ini. Dalih yang dikeluarkan pemerintah hampir selalu sama: demi kepentingan negara, untuk kemajuan, guna pembangunan, yang dengan dalih-dalih itu, pemerintah merasa berhak mengorbankan wong-wong cilik. “karena ini toh demi kepentingan bangsa yang lebih besar dan kepentingan banyak orang”, bagitu yang dinyatakan pemerintah. Selalu.

Hal-hal semacam ini menggelisahkan banyak pihak kala itu, tak terkecuali kalangan pemuda muslim. Anak-anak muda nahdliyyin yang tergabung dalam P3M (Pusat Pengem­bangan Pesantren dan Masyarakat), misalnya, mengorganisir suatu halaqahyang secara khusus membicarakan masalah tanah, termasuk isu pengambilalihan tanah oleh negara untuk tujuan-tujuan pembangunan dan penggusuran para penghuninya, dengan Proyek Kedung Ombo sebagai contoh kasus utamanya, pada Oktober 1993. Halqah ini kemudian melahirkan rumusan dan kumpulan tulisan yang diberi judul “Teologi Tanah”.[2] Sebelumnya, halqah ini juga membicarakan “Agama dan Hak Rakyat”[3] pada Mei 1993. Tentu di bawah rezim otoritarian, langkah ini cukup luar biasa, apalagi dilakukan oleh sekumpulan agamawan atau aktivis ormas keagamaan.

Dalam bagian rumusan kesimpulan halaqah ini, dinyatakan bahwa:

“Dari segi teori, dapat disimpulkan bahwa ideologi developmentalisme/pembangunanisme yang melatarbelakangi program-program pemerintah dalam kenyataannya sudah menggeser ideologi Pancasila. Penerapan ideologi developmentalisme telah memunculkan berlapis-lapis masalah, yang kesemuanya memfokus pada terjadinya ketidakadilan sosial. Ideologi pembangunan telah mengakibatkan proses makin tersingkirnya orang-orang yang sudah di tepi (marginalisasi); semakin termiskinkannya orang-orang yang sudah miskin; dan semakin tak berdayanya orang-orang yang sudah kurang berdaya ”.

Dari situ, kita tahu bahwa penggusuran yang marak terjadi adalah akibat ideologi developmen-talisme yang menganggap pembangunan sebagai segala-galanya dan sinonim dengan kemajuan serta “ke-modern-an” itu sendiri, meskipun harus mengorbankan rakyat yang sudah berdiam turun temurun si satu kawasan yang digusur. Ideologi ini sebenarnya diam-diam menyimpan paradigma neoliberalisme yang hendak menghapuskan perlindungan dan jaminan sosial serta melepaskan manusia dalam gelanggang persaingan bebas seperti yang dikehendaki ideologi pasar. Karenanya, tak heran jika hari ini, lembaga keuangan utama dunia, seperti World Bank dan IMF mempromosi-kan program “Kota tanpa Kumuh”, terutama di “negara-negara berkembang” termasuk Indonesia, yang alih-alih hendak mengen­taskan kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup rakyat (dalam hal ini lingkungan tempat tinggal), justru hendak memberantas “orang-orang miskin dan kampung kumuh” itu sendiri.

Tetapi sebaiknya kita tak berhenti hanya sampai sini. Kita perlu bertanya lebih lanjut, siapa yang diuntungkan oleh penggusuran dan pembangunan yang dilakukan atas lahan-lahan gusuran tadi? Benarkah pembangunan yang dilakukan, sepenuhnya murni demi kepntingan umum, bangsa, negara? Hal ini tentu bisa diperdebatkan. Yang jelas, dalam setiap proses pembangunan, ada satu pihak yang jelas diuntungkan: pengusaha, pemodal, alias investor.

Di sinilah sebenarnya hukum akumulasi kapital menjadi penting sebagai pisau analisa. Kita mungkin pernah mempelajari rumusan matematis ini:

 

 

M = money/uang                                  Lp = Labor Power/tenaga kerja

C = commodity/komoditas                  Mp = Means of Production/alat produksi

P = production/produksi                     M’ (▲M) = more money/lebih banyak uang

Dari rumusan ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa “ruang” menjadi hal yang diperebutkan dalam model ekonomi kapitalisme. Sebab, seiring dengan proses akumulasi yang terus menerus, maka modal akan menumpuk dan membutuhkan proses ekspansi, yang berarti kebutuhan akan penaklukan dan penguasaan ruang-ruang baru. Proses inilah yang disebut akumulasi primitif atau accumulation by disposession dalam istilah David Harvey.

 

Dalil tentang Penggusuran

Mungkin tidak banyak dalil yang berbicara tentang penggusuran secara spesifik, seperti yang kita pahami hari ini, di mana bangunan-bangunan diruntuhkan dan tanah-tanah dirampas untuk tujuan pembangunan. Tetapi al-Qur’an mempunyai banyak penggambaran tentang suatu fenomena yang sebetulnya bisa ditafsirkan sebagai dalil tentang penggusuran. Yaitu ayat-ayat tentang orang-orang yang dipaksa keluar dan terusir dari rumah dan lingkungan mereka dengan berbagai sebab. Berdasarkan penelusuran penulis, sedikitnya ada 15 ayat yang secara eksplisit memuat permasalah-an ini, ditandai dengan kata kunci kharaja min diyarihim yang berarti “keluar dari rumah-rumah mereka”, serta kata-kata turunannya seperti dikeluarkan, jangan kalian mengeluarkan, dst.

Ayat-ayat tentang ini biasanya berkisah tentang umat-umat terdahulu yang terusir dari tanah asalnya karena menghadapi persekusi yang dilakukan oleh penguasa-penguasa zalim (seperti dalam kisah Bani Israil di bawah komando Nabi Musa yang terusir dari tanah Mesir). Dan mengejutkan-nya, kalau kita teliti lagi kisah sirah nabawi, maka Nabi Muhammad termasuk orang yang tergusur dalam kategori ini, mulai dari masa pengucilan sampai ketika Nabi betul-betul terpaksa hijrah untuk kemudian “merebut lagi” tanah asalnya dalam peristiwa Fathul Makkah.

Tentu saja, penggusuran yang dialami umat-umat terdahulu dan Nabi Muhammad SAW tidak seperti penggusuran hari ini: bangunan-bangunan diratakan, pemukiman “ditertibkan”, dan sederet penggambaran lainnya. Kita mungkin tak mendapati adanya penghancuran secara fisik dalam kisah-kisah yang diceritakan Al-Qur’an. Tetapi, yang dialami umat-umat terdahulu, pada dasarnya, tetaplah penggusuran: rumah-rumah mereka mungkin tidak roboh dan masih tegak berdiri, tetapi, sejatinya mereka telah tercerabut dari lingkungan hidupnya, terusir dari tanah asalnya, dan jika tidak ada penolong, mereka niscaya akan hidup tunakisma tanpa naungan dan perlindungan.

Karena betapa berat bobot dosa mengusir seseorang dari tempat tinggalnya dalam pandangan Islam, maka dalam beberapa ayat, Al-Qur’an bahkan menyandingkan pengusiran ini dengan pertumpahan darah, pembunuhan, dan penghilangan nyawa (seperti dalam QS Al- Baqarah 84-85, An-Nisa’ 66, Al-Mumtahanah 8-9). Tidak ada alasan apapun yang membenarkan seseorang dapat terusir dan kehilangan tempat tinggal sehingga menjadi tunakisma. Bahkan terhadap orang-orang yang dikategorikan sebagai “musuh” sehingga diperangi, apabila menjadi tawanan perang, maka Islam mengatur agar kebutuhan mendasarnya sebagai manusia, seperti pangan dan tempat berteduh yang layak, haruslah dipenuhi. Dalam rangka memberi tempat tinggal sebagai tempat berteduh dan berlindung, Islam bahkan memerintahkan, apabila ada orang tak dikenal sekalipun, yang berada dalam perjalanan jauh (sebagai musafir) dan membutuhkan tempat tinggal sementara sekadar untuk beristirahat dengan aman, maka seorang muslim diperintahkan memberikan penginapan kepadanya, bahkan kalau mampu, juga memenuhi perbekalan dan kebutuhan pangannya.[4]

Selain itu, pandangan Islam tentang penggusuran yang digali dari al-Qur’an, juga bisa dicari dalam ayat-ayat yang melarang tindakan pengrusakan. Tentang QS Al-A’raf yang berbicara soal ifsad, misalnya, seorang ulama tafsir menulis:

وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

“Dalam ayat tersebut (al-A’raf 56), Allah melarang manusia untuk berbuat keru-sakan di atas bumi dalam bentuk apapun, baik sedikit atau banyak. Termasuk tin-dakan pengrusakan adalah membunuh manusia, merobohkan rumah-rumah mereka, merusak tanaman-tanaman mereka dan mencemari sungai-sungai mereka ”. [5]

Pandangan Islam tentang penggusuran juga bisa digali dari prinsip-prinsip dalam ushul fiqh dan qawa ’id fiqh. Dalam dua bidang ini, misalnya, dikenal konsep kunci maqashid as- syari’ah (tujuan syariah), di mana semua hukum syariah bermuara pada satu tujuan ini, yaitu jalbul mashalih wa dar’ul mafasid (mendatangkan kemaslahatan dan menolak mafsadah). Mengenai hal ini, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, salah seorang ulama klasik paling otoritatif dalam bidang ushulfiqh, dalam salah satu magnum opus-nya, I’lam al-Muwaqqi’in, tepatnya pada bab as-syari’atu mabniyyatun ‘ala mashalihil ‘ibad (syariah dibangun atas kemaslahatan manusia) menyatakan:

“Bab ini mempunyai manfaat yang sangat besar, yang apabila seseorang tidak mengetahui hal ini, niscaya akan jatuh pada kesalahpahaman yang fatal terhadap syariah. …Sesungguhnya dasar danpondasi dari syariat Islam adalah hikmat dan kemaslahatan bagi manusia. Maka yang disebut syariat secara keseluruhan seharusnya berdasar dari nilai keadilan, rahmat, dan kemaslahatan. Jadi, setiap hukum yang berpaling dari keadilan menuju ketidak-adilan, dari rahmat menuju lawannya, dari maslahat menuju mafsadat, dari hikmat menuju kesia-siaan, maka bukanlah termasuk syariat, meskipun dihasilkan dari penafsiran terhadap nash (al-Qur’an & Hadits). Syariat adalah keadilan Allah kepada hamba-hambanya; rahmat Allah kepada makhluk-makhluk-Nya; naungan-Nya di dunia; dan hikmah yang menunjukkan kebenaran-Nya dan Rasul-Nya secara sempurna.” [6]

Lebih lanjut, Ibn Qayyim juga menyatakan,

“Sesungguhnya Allah mengutus Rasul-Nya dan menurunkan kitab-Nya agar manusia bisa bertindak adil (dalam segala laku hidupnya). Maka, jika tanda-tanda keadilan telah menampakkan diri dengan jalan mana pun, maka di sana syariat Allah dan agama-Nya berlaku. Dengan jalan mana saja keadilan dapat ditegakkan, maka di sana ada kesesuaian dengan agama, bukan berseberangan; Tidak dapat dikatakan pemerintahan yang berkeadilan bertentangan dengan syariat, bahkan sesuai dengannya; sejalan dengannya. [7]

Dalam Islam juga dikenal prinsip-prinsip universal yang harus dijaga dan dilindungi oleh segenap umat. Prinsip-prinsip tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Hujjahal Islam Imam Abu Hamid Al Ghozali sebagai al-Kulliyatu al-Khoms, yakni (1) Hifdzu al-Din (menjaga agama), (2) Hifdzu al-Aql (menjaga akal), (3 dan 4) Hifdzu al-‘Irdli wa al-Nasl (menjaga harga diri dan keturunan) dan (5) Hifdzu al-Mal (menjaga harta). Kelima prinsip universal Islam tersebut menurut Abed Al-Jabiri berlaku dimana pun dan kapan pun, karena prinsip-prinsip tersebut inti dari hak-hak kemanusiaan dan HAM tidak memandang batas ruang dan waktu.

Gus Dur memberi tafsir terhadap prinsip-prinsip tersebut dengan tafsir dengan sangat moderat dan akurat.[8] Dalam tafsir konvensional, Hifdzu al-Din dimaknai sebagai menjaga agama dengan kewajiban jihad. Jihad menurut Gusdur bukanlah jihad berperang melainkan menjunjung tinggi anti kekerasan dan kebebasan beragama. Hifdzu al-Nafs diinterpretasikan justru menentang hukuman qishas. Hifdzu al-Aqli diartikan yang secara konvensional merupakan larangan meminum khamr. Sedangkan Gusdur menerjemahkannya sebagai kebebasan berpendapat, berfikir, berekspresi dan hak berkumpul dan sebagainya. Hifdzu al- ‘Irdli wa al-Nasl merupakan dasar perlindungan atas hak seksualitas dan hak reproduksi. Ada pun Hifdzu al-Mal diartikan sebagai hak atas jaminan sosial, terhindar dari keleparan dan upah serta tempat tinggal yang layak.

Berdasarkan interpretasi tersebut, jelas bahwa masalah penggusuran dan pelanggaran HAM melanggar prinsip-prinsip universal dalam Islam tersebut. Konflik dan kejahatan kemanusiaan, dalam proses penggusuran jelas melanggar prinsip Hifdzu al-Nafs. Pemiskinan struktural, perampasan lahan, dan penghancuran pemukiman merupakan pelanggaran terhadap prinsip Hifdzu al-Mal. Sedangkan UU yang tidak memberi akses demokratis terhadap aspirasi rakyat untuk menentukan hidupnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip Hifdzu al-Aql. Dengan demikian kasus-kasus yang menjadi dampak dari penggusuran yang tidak bertanggung jawab oleh investor dan pemerintah itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang diajarkan dalam Islam, bahkan menurut akal sehat dan hati nurani manusia secara umum.

Persoalan semacam itu dalam konteks fiqih dikatakan sebagai persoalan yang mengandung mafsadat (kerusakan). Tujuan pokok hukum Islam (fiqih) sendiri adalah menarik mashlahat (kebaikan) dan menghindari atau menghilangkan mafsadat (kerusakan) baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain atau umum. Diantara kaidah-kaidah itu yang layak untuk diterapkan dalam memandang penggusuran adalah sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

“Bahaya (kerusakan) harus dihilangkan”

Kaidah yang dimaksud merupakan kaidah yang bersifat universal yang mencakup berbagai persoalan kemanusian yang berkaitan dengan kebaikan dan kerusakan. Segala persoalan yang mengandung dlarar (bahaya) harus sebisa mungkin dihilangkan bila sudah terlanjur ada. Adapun jika bahaya itu belum nampak, namun diindikasikan akan timbul, maka wajib untuk dicegah. Mengenai pencegahan bahaya yang belum timbul dikuatkan oleh kaidah yang menjadi turunan atau cabang dari kaidah di atas, yaitu:

الضرر يزال بقدر الامكان

“Kerusakan harus ditolak atau dicegah semampu mungkin”

Kaidah tersebut jelas menangkis alasan dan tujuan pemerintah melakukan penggusuran dengan dalih penertiban dan pembangunan. Lagi pula paradigma pembangunan untuk selalu menge-jar pertumbuhan ekonomi tersebut tidak pernah menunjukkan hasil yang posotif dalam mencapai kesejahteraan rakyat dan penghapusan kemiskinan. Sampai detik ini kemiskinan masih menjadi masalah utama negara Indonesia. Bahkan, (rasio gini) kesenjangan antara si kaya dan si miskin justru semakin melebar. Dengan kata lain, paradigma tersebut telah membuktikan kegagalannya dalam menarik mashalih bagi rakyat dan justru menimbulkan mafasid yang diderita rakyat.

Dari dua kaidah ini, dapat ambil pengertian bahwa kasus-kasus yang terjadi dalam proses penggusuran berupa pengrusakan dan penghancuran ruang hidup serta pelanggaran HAM, tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang remeh. Hal itu karena keduanya merupakan isu yang sangat dikecam oleh Islam.

Bahkan meskipun misalnya pemerintah berdalih bahwa “pembangunan” yang mereka lakukan akan mendatangkan manfaat berupa bertambahnya pemasukan negara dan terbukanya lapangan kerja, tetapi di saat yang sama juga mengorbankan rakyat yang digusur dari pemukiman dan lahan persawahannya (seperti dalam kasus pembangunan Waduk Kedung Ombo, rencana pembangunan pabrik semen di Rembang, atau rencana pembangunan bandara di Majalengka, Jawa Barat), yang berarti mendatangkan mfadat/kerusakan, maka dalam pandangan agama, hal ini tetap dilarang, seperti tercermin dalam kaidah

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

“menolak/menghindari kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik/mendatangkan kemafsadatan.”. [9]

Kebijakan pemerintah yang membiarkan praktik ini, bahkan memberi izin atasnya, misalnya, jelas-jelas bertentangan dengan kaidah

تصرف لامام على الرعية منوط  بالمصلحة

“kebijakan penguasa terhadap rakyanya harus didasarkan untuk kemaslahatan” [10]

Selain itu, kasus semacam ini juga bisa dilihat dengan sudut pandang lain. Bahwa meskipun mengadakan pembangunan merupakan sesuatu yang ja’iz (boleh) dan dihalalkan, tetapi ketika itu disertai perbuatan yang menyengsarakan terhadap rakyat, seperti pemaksaan pindah dan perampasan lahan, yang merupakan tindakan dzalim dan jelas-jelas haram, maka hal ini juga dicegah oleh agama, sebagaimana tergambar dalam kaidah

اذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام

“apabila terjadi pencampuran antara yang halal dan haram, maka yang menang adalah haram (artinya hal tersebut dihukumi haram)”.[11]

Menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, bukan justru dengan jargon-jargon “pembangunan” yang malah mengorbankan dan semakin menyengsarakan rakyatnya. Bahkan, kalau perlu, pemerintah harus melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kelebihan harta (baca: pemodal besar) untuk mengemban tugas ini, sebagai bagian dari mekanisme distribusi kekayaan dan keadilan sosial. Dalam satu kitab fiqh yang menjadi rujukan pengikut Syafi ’iyyah, termasuk di todonesia, dijelaskan:

“termasuk kewajiban yang ditetapkan oleh syara’ bagi orang yang kaya dan memiliki kelebihan harta untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya selama satu tahun adalah menutupi ‘auratnya orang yang telanjang (karena tidak mampu membeli pakaiannya yang layak, dengan membelikannya pakaian), memberi makan orang yang kelaparan, membebaskan tawanan dari klangan muslim dan kafir dzimmi dengan cara menebusnya, memakmurkan warga negara, mencukupi kebutuhan mereka, dan membantu apabila ada hal-hal (buruk) yang menimpa umat Islam, dll, apabila semua ini tak terpenuhi dari dana zakat, nadzar, dan kafarat, wakaf, wasiat, serta dana baitul mal. Apabila para orang kaya enggan memenuhi hal-hal tadi, maka pemerintah diperbolehkan untuk mengambil paksa sebagian harta mereka dan membelanjakannya untuk keperluan di atas.” [12]

Dalam kitab lain juga dinyatakan:

“pemerintah boleh mewajibkan orang-orang kaya (untuk mengeluarkan hartanya), teru­tama dalam keadaan darurat dan ketidakmampuan baitul mal untuk mengatasi persoalan negara dan rakyat, seperti menggaji pasukan dan membeli persenjataan. Juga untuk me­menuhi hajat hidup dasar bagi rakyat yang membutuhkannya serta contoh-contoh lain”. [13]

 

Mengadakan Perlawanan atas Penggusuran

Pertanyaan lanjutannya mungkin cukup sensitif, tetapi penting untuk dijawab oleh kalangan muslim. Bagaimana hukumnya mempertahankan hak dan membela diri ketika seseorang terancam mengalami penggusuran, terlebih jika hal ini dilakukan oleh pemerintah. Jawaban atasnya menjadi perlu, karena sepengamatan penulis, seringkali umat Islam masih terjebak dalam ketaatan penuh terhadap pemerintah yang berlaku dan cenderung sulit bersikap kritis, apalagi sampai melawan, karena menganggap pemerintah sebagai ulil amri yang mesti dipatuhi dalam keadaan apapun, dengan justifikasi QS An-Nisa’ 57.

Seorang tokoh purifikasi Islam dari abad pertengahan, Ibn Taimiyyah, dalam karyanya tentang fiqh politik bahkan menyatakan bahwa “60 tahun di bawah penguasa yang zalim, jauh lebih baik dibanding satu malam tanpa pemimpin”. [14]  Uniknya, dalam karya lain, ia justru menyatakan, “Allah akan menolong negara yang berkeadilan meskipun (diisi oleh) non-muslim, dan tidak akan menolong negara yang zalim meskipun (diisi oleh) muslim”.[15]

Apakah dengan demikian, berarti seorang muslim harus pasrah saja jika menerima perlakuan sewenang-wenang oleh pemerintah—dalam hal ini penggusuran—dan tidak boleh menolak atau melawan kebijakannya? Jika kita tilik dari nash primer Islam, yang kita temu­kan justru sebaliknya. Dalam QS Al-Hajj 39-40, misalnya, Allah menyatakan,

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: ”Tuhan kami hanyalah Allah.”.

Dalam ayat lain, Allah menyatakan,

“Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.” (QS Ali ‘imran 195).

Sedangkan ulama kenamaan kontemporer, Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, menyatakan hal serupa:

“para ulama Syafi ’iyyah berpendapat: bagi orang yang berhak atas suatu harta, boleh mengusahakan kembalinya hartanya (apabila itu dicerabut darinya) dengan jalan apapun, berdasarkan firman Allah Ta’ala pada QS As-Syura 40 dan QS An-Nahl 126, serta hadis Nabi yang menyatakan bahwa seseorang yang mendapati hartanya ada pada orang lain (yang merebutnya) lebih berhak atas harta tersebut (dengan cara mengambilnya kembali). Dan pandangan ulama Hanafiyyah sesuai dengan pendapat ulama Syafi ’iyyah di atas, seperti yang dicontohkan oleh Ibn ‘Abidin (salah seorang ulama Hanafiyyah).[16]

 

*Disampaikan dalam diskusi “Peran serta Pandangan Islam tentang Penggusuran” yang diinisiasi oleh Ruang Literasi, FMN Cabang Bandung & FNKSDA Bandung, bertempat di Gedung Sasana Krida UNJANI Cimahi, 27 Desember 2017.

**Penulis adalah editor Islam Bergerak dan anggota Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA).

 

Daftar Bacaan

[1]  Saya sempat menulis kritik atas hal ini dalam “Menuju Bela Islam Yang Hakiki”, dimuat dalam kumpulan tulisan Bela Islam atau Bela Oligarki: Pertautan Islam, Politik, dan Kapitalisme di Indonesia (Jakarta: IndoProgress dan Islam Bergerak, 2016).

[2]  Masdar F. Mas’udi (ed), Teologi Tanah (Jakarta: P3M, 1994)

[3]  Masdar F. Mas’udi (ed), Agama dan Hak Rakyat (Jakarta: P3M, 1993)

[4]  Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram (Semarang: Kaiya Toha Putra, t.th), hlm 332.

[5] Muhammad bin Ali as-Syaukani, Tafsir Fathul Qadir (al-Maktabah as-Syamilah digital), juz 3 hlm 47.

[6]  Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I’lam al-Muwaqqi’ien ‘an Rabb al-Alamin, (al-Maktabah al-Syamilah; tanpa tahun), juz 3 hlm 149.

[7]  Ibn Qayyim al-Jauziyyah, op. cit, hal 27.

[8] Aceng Abdul Aziz, dkk, Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia, cet ke-2, (Jakarta: Pustaka Al-Ma’arif NU, 2007), hal. 169.

[9] Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr As-Suyuthi, Al-Asybah wa an-Nadza’ir fi al-Furu’ (Beirut: Dar al- Kutub Al-Islamiyyah, t.th), hlm 62. Kitab ini merupakan rujukan utama dalam bidang kajian qawa ’id fiqh,

[10]Ibid, hlm 83.

[11] Ibid, hlm 74.

[12] Abd ar-Rahman bin Muhammad, Bughyat al-Mustarsyidin (al-Maktabah as-Syamilah digital), hlm 322.

[13] Abdullah Ibn Umar Ibn Sulaiman ad-Damiji, al-Imamat al-‘udzma ‘inda Ahlis Sunnah wal Jama’ah (al- Maktabah as-Syamilah digital), hlm 325.

[14] Ibn Taimiyyah, as-Siyasah as-Syar’iyyah, (al-Maktabah al-Syamilah; tanpa tahun), hlm 168.

[15] Ibn Taimiyyah, “Majmu ’ Fatawa li Ibn Taimiyyah ”, (al-Maktabah al-Syamilah; tanpa tahun), vol 6 hal 322.

[16] Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (al-Maktabah as-Syamilah digital), juz 5 hlm 480.

    Print       Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might also like...

LGBT, Mendayung antara Fundamentalisme (Pasar) Seksual dan Konservatisme (Puritan) Anti-Seksual

Read More →
%d bloggers like this: