Loading...
You are here:  Home  >  Sosial Budaya  >  Current Article

Pendidikan Perspektif Gender

By   /  February 1, 2018  /  No Comments

    Print       Email

Sumber gambar: http://georgiatoday.ge

 

Oleh: Yudi Irfan Daniel [1] 

 “Perempuan tidak boleh melampaui batas, dengan batas-batas yang ditetapkan oleh cara pandang laki-laki dan masyarakat yang tak demokratis. Perempuan harus diam. Dan dalam diam adalah senjata pemusnah identitas manusia”. (Nawal El Saadawi)

Feminisme adalah gerakan perempuan pada awalnya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan selama ini ditindas dan dieksploitasi hak-haknya. Kaum perempuan hanya dipandang sebagai second people, makhluk lemah dan selalu bergantung pada kekuatan laki-laki dalam segala bidang. Sehingga hakekat dan subtansi perjuangan feminism adalah equal of life (kesetaraan martabat dan kehidupan baik di dalam maupun di luar rumah). Perjuangan kaum feminis adalah mentransformasikan sistem dan struktur yang tidak adil menjadi adil (gerakan transformasi sosial). Salah satu harapan dari gerakan feminisme ini adalah tuntutan untuk kebebasan dan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam bidang sosial, ekonomi dan kekuasaan politik. Sebagai akibatnya banyak perempuan memasuki dunia maskulin dan berkiprah bersama laki-laki. Partisipasi perempuan secara kuantitatif meningkat dengan pesat sehingga dapat dikatakan sebagai pertanda “kemenangan” kaum perempuan.[2]

Walaupun sudah banyak perempuan-perempuan yang memperoleh kedudukan sejajar dengan laki-laki, namun kaum feminism tidak menghentikan langkah dalam berjuang, karena mereka sadar peradaban modern masih belum memberi banyak kesempatan kedudukan yang seimbang. Pada tahun 1980 muncul paradigma baru yang memuji keunggulan kualitas feminin yang memaksimalkan perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan yang secara esensial berbeda.[3] Hal ini dilakukan sebagai upaya penghormatan terhadap perempuan. Pemujian terhadap kualitas feminis berdasarkan pada perbedaan laki-laki dan perempuan secara alamiah dimaksudkan untuk memberikan penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan. Penghargaan itu diberikan karena perempuan mempunyai kelebihan. Gerakan fenimisme, secara umum merupakan suatu reaksi atas ketimpangan dan ketidakadilan yang dihasilkan oleh suatu tatanan sosial yang patriarkhis, secara historis, munculnya gerakan fenimisme di barat sangat berkaitan dengan lahirnya renaissance di Italia yantg membawa fajar kebangkitan kesadaran baru di Eropa.[4]

Bersamaan itu pula muncullah para humanis yang menghargai manusia, baik laki-laki maupun perempuan sebagai individu yang memiliki kebebasan dalam menggunakan akal budinya, dan bebas dari pemasungan intelektual gereja. Dalam upaya menguak gerakan perempuan maka perlu diketahui dahulu tentang sejarah perempuan. Jika sejarah adalah memori kolektif umat manusia dan memberikan pembenaran moral untuk masa kini, maka ketiadaan perempuan di dalam sejarah” menyesatkannya dengan membuatnya hanya laki-laki saja yang berperan serta dalam kejadian yang di pandang sebagai berjasa dalam memelihara dan dengan menyajikan gambaran yang salah tentang apa yang sebenarnya terjadi.[5] Wacana sejarah yang mengingkari tampilnya perempuan juga melestarikan subordinasi mereka, dan citra mereka sebagai penerima pasif dari tindak tanduk yang lain.

Sejarah merupakan bagian dari politik gender. Untuk memberikan bukti bahwa perempuan terlibat dalam berbagai gerakan yang dirumuskan oleh laki-laki sendiri maka para feminis menulis kisah jasa-jasa perempuan dalam fase sejarah pengimbang yang dikembangkan dalam sejarah sumbangan. Di samping itu semua kepentingan gender perempuan akan dipakai sebagai konsep analisis untuk meneliti berubahnya wacana tentang berbagai organisasi. sebagaimana organisasi membeda-bedakan, merumuskan dan memprioritaskan sejumlah kepentingan yang mereka perjuangkan di tangan konfigurasi politik yang berubah-ubah.

Beberapa persoalan dalam konseptualisasi mengenai kebutuhan dan kepentingan perempuan itu kabur dan membingungkan. Seakan-akan terdapat persetujuan, bahwa kebutuhan perempuan dapat dengan mudah diamati dan diperoleh secara langsung dari realitas-realitas perempuan. Sebenarnya kebutuhan dan kepentingan perempuan ada 2 yaitu: strategis diformulasikan dari analisis tentang subordinasi perempuan terhadap laki-laki sedangkan kebutuhan gender praksis diformulasikan dari kondisi real pengalaman perempuan dalam posisi mereka yang ditimbulkan didalam pembagian kerja secara seksual, karena itulah pada hakikatnya feminisme adalah gerakan transformasi sosial dalam arti tidak hanya melulu memperjuangkan soal perempuan belaka.[6]

Gerda Lerner menyatakan bahwa kunci pemahaman mengenai sejarah perempuan adalah menerima bahwa ia adalah sejarah mayoritas manusia.[7] Tujuan penulisan tentang sejarah perempuan ini adalah untuk memperbaiki perempuan kedalam sejarah dan memperbaiki sejarah dalam perempuan. Penelitian tentang sejarah perempuan akan dicatat sebagai kesadaran sendiri hal ini akan menggabungkan psikis dan sejarah. Selain itu munculnya gerakan feminisme ini muncul akibat adanya pembagian kerja secara seksual, yakni seorang perempuan harus bekerja dan mempunyai tanggung jawab keibuan dan hal ini menjadi penyebab laten dominasi laki-laki. Misalnya keibuan dan kebapakan bukan merupakan yang simetris karena ayah tidak terlalu mempunyai komitmen terhadap rumah.[8]

Upaya untuk mengaitkan gerakan feminisme disatu pihak dengan gerakan di Indonesia seperti telah dikemukakan di depan, kini hanya dapat dilaksanakan secara impresionik. Ini adalah beberapa hal yang merupakan dampak gerakan feminisme dalam kehidupan . Secara umum gerakan feminisme membawa perubahan besar dalam ini kehidupan. Misalnya dalam Islam tidak ada larangan perempuan untuk menjadi pemimpin. Tidak seharusnya seorang pemimpin itu laki-laki, sehingga yang penting bukan laki-laki atau perempuan namun bagaimana kapabilitasnya dalam memenuhi persyaratan menjadi seorang pemimpin. R.A. Kartini sebagai bunga bangsa mempunyai harapan dan cita- cita besar terutama menggugah aspirasi pendidikan bagi perempuan. Pengaruh perjuangannya masih dapat dirasakan. Tampilnya gerakan feminisme atau gerakan perempuan yang terangsang oleh gerakan Sumpah Pemuda sekaligus kebangkitan kaum perempuan. Kebangkitan tersebut memberi peluang kepada kaum perempuan untuk lebih aktif dalam organisasi sehingga kehidupan perempuan dapat terangkat. Dengan demikian ruang gerak perempuan semakin luas sehingga akses informasi dan pendidikan dalam genggaman perempuan. Disisi lain gerakan feminisme mempunyai dampak diantaranya; 1) Semakin dipahaminya tentang peran gender, 2) Semakin pahamnya perempuan terhadap HAM dan HAP, 3) Adanya kuota 30 % bagi perempuan dalam daftar Caleg dan diberlakukan juga pada berbagai instansi atau lembaga tertentu, 4) Dimasukkanya materi kesetaraan gender dalam kurikulum pendidikan, 5) Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat penyelesaian, 6) kasus perceraian semakin meningkat. Berkaitan dengan caleg UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilu pasal 65 ayat 1 telah mengamatkan kepada partai politik untuk menempatkan perempuan sebagai calon sekurang-kurangnya 30 %. Keterwakilan perempuan dalam lembaga pengambilan kebijakan public sangat penting. Hal ini karena jumlah pemilih perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki. Selain itu karena selama ini banyak kebijakan yang mengabaikan kepentingan perempuan. Dalam hal ini perempuan mampu merubah tatanan budaya yang maskulin menjadi feminin walaupun tidak dapat dilakukan secara sekaligus akan tetapi membutuhkan langkah yang sporadik. Sebagai mandat dalam pesta demokrasi memilih perempuan merupakan langkah strategis untuk memenuhi keterwakilan di lembaga pengambilan kebijakan publik.

 

Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan

Masalah diskriminasi gender telah menjadi perhatian masyarakat sedunia. Upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender terus dilakukan.

Dalam bidang pendidikan, pengarusutamaan gender (PUG) dalam bidang pendidikan merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan bidang pendidikan.

Di dukung oleh UNESCO, kementrian pendidikan nasional Indonesia telah melaksanakan pengintegrasian gender dalam pembangunan bidang pendidikan sejak 2002, pada 2003, penyelenggaraan pengarusutamaan gender terbatas pada empat provinsi. Selanjutnya pada 2004,di perluas menjadi 16 provinsi pada 2005, menjadi 25 provinsi. Pada 2006 sampai dengan 2008 menjadi 32 provinsi dan tahun 2009 menjadi 33 provinsi. Pengarusutamaan gender bidang pendidikan secara bertahap dilaksanakan pada tingkat provinsi,kabupaten atau kota, serta satuan pendidikan.

Memasuki tahun anggaran 2008 dilakukan pilot model PUG bidang pendidikan di kabupaten/kota, yaitu kabupaten kebumen dan batu. Agar dapat memperluas penyelenggaraan PUG bidang pendidikan di kabupaten /kota pada tahun 2009,dilakukan rintisan penyelenggaraan PUG yang berada di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai pengambil kebijakan di tingkat implementasi terutama sampai tingkat pendidikan menengah mempunyai peran yang sangat strategis untuk mengintegrasikan gender dalam program pembangunan pendidikan.

Justru karena belum membawa hasil yang maksima, program tersebut bukan hanya harus di teruskan, melainkan juga harus di dukung oleh kalangan pendidikan itu sendiri.pendidikan sebagai upaya penyadaran harus berperan dalam menumbuhkembangkan kesadaran perempuan untuk perempuan menuntut hak – haknya dalam masyarakat. Dari berbagai macam kasus pada tahun – tahun sebelumnya, penyadaran perempuan melalui pendidikan berperspektif gender ini masih belum dapat dilaksanakan.

Tidak heran jika yang terjadi adalah kondisi keterbelakangan dan marginalisasi kaum perempuan masih sering terjadi. Piranti legal – formal semacam UU KDRT sejak tahun 2004 dan berbagai peraturan daerah (perda) yang dibuat oleh beberapa daerah ternyata tidak begitu efektif melindungi kaum perempuan dari kekerasan dan menuntut hak – hak kaum perempuan dalam bidang ekonomi,politik,sosial, dan kebudayaan.

Pada praktiknya di lapangan, masih banyak masyarakat terutama kaum perempuan dan kaum suami yang belum memahami keberadaan UU KDRT. Bahkan, banyak juga apparat keamanan dan penegak hukum yang tidak mau menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga dengan undang – undang tersebut.

Hal ini menunjukan bahwa yang paling mendesak saat ini adalah upaya penyadaran. Meskipun apparat legalnya sudah di persiapkan, tidak muncul kesadaran masyarakat tentang (perjuangan terhadap) hak- haknya, niscaya tidak akan terjadi perubahan yang berarti bagi nasib perempuan. Apalagi, persoalan gender berkaitan dengan bentukan kesadaran secara kultural.

Menurut Mansour Fakih (1996:10), gender merupakan kontruksi sosial yang membedakan peran dan kedudukan wanita dan pria dalam suatu masyarakat yang dilatarbelakangi kondisi sosial budaya. Gender juga memiliki pengertian sebagai konsep hubungan sosial yang membedakan fungsi dan peran antara pria dan wanita. Gender merupakan hasil pemikiran atau rekayasa manusia yang biasanya menghambat kemajuan wanita.

Dari pengertian tersebut, jelas gender tidak bersifat universal, bukan kodrat wanita, dan dapat berubah karena pengaruh perjalanan sejarah, perubahan politik,ekonomi,sosial,budaya, dan kemajuan pembangunan. Jadi, ia merupakan hasil bentukan masyarakat (socially constructed). Berbagai macam bias (penyimpangan) gender dalam masyarakat disebabkan faktor sosial, budaya, agama, politik kerap kita temukan di masyarakat.

Agar dapat mewujudkan keadilan gender dilingkungan mana pun secara riil, diperlukan kesadaran, kepekaan, dan keadilan masyarakat terhadap gender. Selama ini masih ditemui perlakuan pembedaan peran dan aktivitas di lingkungan mana pun. Kontruksi sosial perlu dibongkar melalui upaya penyadaran kritis yang mampu menyibak kebodohan masyarakat dalam melihat perempuan dan hubungan gender yang ada. Oleh sebab itu, yang diperlukan adalah pendidikan kritis dan sosialistik. Ideology kritis menghendakiperubahan struktur sosial secara fundamental. Pendidikan dalam hal ini harus mendekontruksi struktur-struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang melambangkan ketidakadilan. Visi pendidikan adalah melalukan kritik atas ideology dominan sebagai wujud preferential option for the poor- pemihakan terhadap rakyat miskin yang menderita.

Perempuan juga merupakan bagian terbesar dari masyarakat miskin di negeri ini. Akses mereka sangat sulit dan dibatasi terhadap pendidikan tidak hanya di sebabkan oleh anggapan kolot masyarakat patrialkal. Selama ini masyarakat patrialkal menganggap perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena peran utamanya selalu kembali kedalam wilayah domestic. Perempuan tidak perlu berpendidikan dan berpengetahuan luas karena toh nantinya akan berfungsi merawat anak, melayani suami, dan mnegurusi masalah rumah tangga. Kini upaya memperjuangkan hak-hak perempuan dan menempatkan keududukan di ranah public secara setara dengan laki-laki juga semakin mendapatkan banyak halangan dari cara berpikir masyarakat yang menghendaki perempuan untuk kembali ke dalam rumah. Gerakan fundamentalisme keberagaman yang menganggap haram gerakan kesetaraan dan kesadaran demokratis sering melontarkan ajakan demostifikasi perempuan, menyerukan poligami dan menganggap buruk dan busuk kaum perempuan yang menuntut hak-haknya.

Selain anggapan bodoh ini, negara juga bertanggung jawab dalam mendiskriminasikan kaum perempuan dalam dunia pendidikan. Pendidikan mahal dan komersial telah membuat rakyat miskin dan kaum perempuan kelas bawah kesulitan masuk ke dunia pendidikan. Hanya mereka yang berkantong tebal yang dapat menikmati pendidikan berkualitas, berfasilitas lengkap dan kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Mereka juga mampu mengakses pendidikan keluar negeri yang mutunya lebih bagus. Dikarenakan mereka harus mengeluarkan biaya sendiri untuk pendidikannya di negeri orang, maka sepulangnya ke Indonesia para ilmuan dan intelektual itu berusaha mengembalikan modal dengan berbagai cara. Mereka berpihak pada kekuasaan dan korupsi menjadi sesuatu hal yang tidak luput dari perilaku mereka. Pada kenyataannya, korupsi miliaran justru banyak dilakukan oleh para intelektual dan akademisi.

Kini sudah saatnya kebohongan besar seperti ini harus dihentikan dan proses penyadaran bagi masyarakat harus diteriakan. Bukan pendidikan yang menipu kita selama ini, melainkan oknum-oknum yang memanfaatkan pendidikan untuk meraup laba yang telah menipu masyarakat bangsa ini. Pendidikan telah dipoles cantic dengan gedung-gedung megah dan janji-janji menggiurkan, yang membuat terbatasnya akses masyarakat ke dunia pendidikan.

    Bagaimana cita-cita kesetaraan gender di pendidikan tinggi (kampus)?

Saat ini suara perjuangan untuk kesetaraan tidak lagi terdengar di kampus. Bagi kita yang berada di daerah pedesaan, suara kampus tidak lagi menjadi basis perjuangan seperti pada era-era sebelumnya. Bahkan belakangan, lembaga kampus mendapatkan stereotif karena tidak sedikit berita yang mengabarkan ulah mahasiswa yang menunjukan posisi buruknya. Misalnya, mahasiswa diketahui pesta seks di rumah kosnya, mahasiswa sedang pesta narkoba, bahkan mahasiswa mencuri dan menjadi pelau pemerkosa.

Berita-berita buruk tentang mahasiswa juga terdengar sangat memalukan. Bahkan, tidak jarang citra negative banyak menimpa mahasiswi. Mereka banyak melakukan aborsi, mengonsumsi narkoba, bahkan terjun ke dunia pelacuran yang terkenal dengan istilah ayam kampus.

Fakta itu sangat ironis Karena kampus yang konon merupakan lembaga yang menjadi kawah candradimuka untuk melahirkan kalangan yang punya posisi kepeloporan dalam memimpin kesadaran masyarakat., ternyata mahasiswanya sendirijustru menunjukan kemunduran mental dan intelektualnya. Artinya, kampus menyediakan kondisi yang membuat mahasiswi kian mundur. Padahal dahulu, kampus menjadi basis gerakan demokrasi untuk memperjuangkan kesetaraan.

Kesetaraan antara laki-lai dan perempuan tampak sekali terjadi pada saat mmahaiswa dan mahaiswi sibuk melakukan aktivitas sosial dan politik. Dalam rapat atau diskusi, tercipta kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya bisa berpendapat dan melontarkan gagasanya. Perjuangan berbasiskan gender juga tampak sekali karena aktivis perempuan tenti saja menginginkan adanya program dan visi kegiatan yang menjawab masalah ketidakadilan gender yang benar-benar terjadi di masyarakat.

Kita lihat pada era gelombang demokrasi yang berhembus pada era 1990-an, banyak aktivis perempuan yang menonjol lahir dari kampus. Mereka melontarkan gagasan-gagasan kritis dan membangun jaringan secara nasional untuk mendukung tuntutan demokratisasi dengan memberikan tekanan yang lebih besar pada program-program perlindungan hak-hak perempuan. Mereka yang merupakan kaum mahasiswi maju ini bahkan tidak mau hanya berkutat di dalam kampus, mereka menerjunkan diri mendidik di masyarakat.

Dari kalangan aktivis feminis kampus inilah lahir lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat yang kemudian mewarnai upaya penyadaran kaum perempuan Indonesia. Dengan perjuangan feminis kampus itulah, mereka yang masih berdiam di kampus (terutama sebagai staf pengajar universias-universitas) juga membangun lembaga penelitian dan pemberdayaan perempuan dari dalam kampus.

Sekarang ini, memang terjadi kemunduran karena gelombang kuat liberalisme di satu sisi dan sisi lain upaya sistematis untuk membuat kampus menjadi apolitis. Setelah Soeharto tumbang pada tahun 1998, banyak yang berharap akan terjadi kemajuan bagi geraan sekaligus perubahan nasib kaum perempuan menjadi lebih baik lagi. Ternyata liberalisasi ekonomi telah membawa dampak liberalisasi budaya, yang salah satunya menawarkan kebebasan pasar untuk mengatur kesadaran masyarakat.

Pasar bebas menyeruak ke dalam kampus melalui kebijakan otonomi kampus, yaitu liberalisasi kampus dan mahalnya biaya pendidikan tinggi. Akibatnya, kebanyakan yang memasuki kampus adalah mereka yang berasal dari keluarga kaya. Mereka adalah kaum muda-mudi yang mungkin tidak begitu berkepentingan mengubah realitas karena bersal dari golongan mapan yang kebutuhan-kebutuhannya dapat terpenuhi dengan mudah. Orag yang tidak memiliki permasalahan hidupnya atau terbiasa dengan hidup enak, biasanya akan sulut diajak berpikir dan merasakan realitas secara mendalam. Generasi mahasiswa semi borjuis inilah yang memenuhi kampus. Mereka hanya menjadikan kampus sebagai basis merayakan status mahasiswa dan memanfaatkan waktu di luar kuliah dengan bersenang-senang. Jangan harap generasi baru mahasiswa ini akan banyak menghabiskan waktu untuk membaca buku, mendiskusikan persoalan bangsa, atau memikirkan perubahan. Konon, dikota-kota pendidikan seperti malang dan Yogyakarta merekalah yang sekarang ini banyak memenuhi tempat-tempat hiburan seperti diskotik, coffe, butik, dan lain-lainnya. Kaum remaja perempuan yang menempuh kuliah adalah kalangan yang paling banyak terlena dan menajdi korban gaya hidup pasar.

Kini para mahasiswi tampak menjadi kalangan yang lemah, tanpa intelektualitas, dan hanya menghabiskan banyak waktu untuk mendandani penampilan fisik, atau belanja dan pacaran. Mereka tidak lagi tertarik pada persoalan-persoalan kemanusiaan. Padahal permasalahan kemanusiaan, terutama yang menyangkut penindasan terhadap kaum perempuan, bukannya berkurang, melainkan justru meningkat. Bahkan, diwilayah akademik seperti kampus yang konon dipahami sebagai lembaga ilmiah dan pusat gerakan demokrasi, pelecehan terhadap kaum perempuan tidak jarang terjadi. Biasanya kaum laki-laki mahasiswa maupun pemuda kampong di daerah kampus Melecehkan mahasiswi yang sedang berjalan. Bahkan, tidak jarang yang diperlakukan lebih dari itu dengan pelecehan fisik.

Tidak heran, hal itu menimbulkan rasa tidak aman dan ketiddaknyamana di kalangan mahawsiswi untuk keluar sendirian. Hal itu menimbulkan kelemahan berikutnya, yakni ketidakmandirian para mahasiswi memicu interdevedensi pada laki-laki (mahasiswa), menjadikan kebutuhan untuk mencari pacar menjadi besar. Jaman dahulu mahasiswi-mahasiswi menjadi indevenden dan mandiri. Karena banyak memiliki pengetahuan dan kecakapan, keberanian. Mereka tidak takut keluar malam sehabis rapat atau diskusi yang letaknya di kampus atau tempat yang jauh dar kosnya. Kini, mahasiswi lebih memilih tidur atau menonton sinetron di televisi.

Bahkan celakanya, diterapkannya perda-perda syariah di beberapa kota turut memundurkan kebranian dan mobilitas kaum perempuan untuk beraktivitas organisasi secara sosial maupun politik. Tampaknya depolitasasi dan pembodohan terhadap para mahasiswilebih parah ketimbang bagi para mahasiswa secara umum. Serangan – serangan terhadap feminisme tersebut pada dasarnya berakar dari masyarakat kapitalistkyang dalam kadar tertentu bersifat fasis dengan memberi ruang pada pemikiran dan tindakan tidak demokratis dan anti – pluralis

Kondisi melemahnya gerakan kesetaraan gender di kampus merupakan situasi yang membahayakan untuk masa depan bangsa ini. Dikarenakan kampus sebagai lembaga pendidikan masih diandalkan untuk menciptakan generasiyang peduli pada perubahan menuju perbaikan. Diharapkan dari kampus ini akan tercetak kalangan yang siap memberikan penyadaran pada rakyat, terutama kaum perempuan yang hingga saat ini masih berada pada posisi tertindas.

Kita harus bersama – sama bergandengan dengan memulihkan kembali dinamika kampus agar penghuninya mampu berperan kembali. Diperlukan kerja sama da jaringan dengan masyarakat luar, terutama LSM-LSM untuk secara aktif membangun kontak dengan para mahasiswa dan mahasiswi agar mereka mau terlihat membicarakan persoalan perempuan dan tindakan untuk mengubahnya. Tantangan ini memang tidakk mudah karena kita berhadapan dengan system pendidikan yang mahal dan pada saat yang sama juga mengasingkan (mengalienasi) kaum perempuan yang berada di dalamnya.

Tentu saja yang paling pokok adalah menciptakan keseteraan gender harus dimulai dari masa anak – anak. Banyak orang tua yang melupakan hal ini. Padahal, pendidikan gender itu sendiri adalah pendidikan demokrasi yang dibutuhkan bagi pemahaman anak – anak agar pada masa dewasa dan maju,bukan manusia yang di bentuk oleh masyarakat kolot dan didominasi pola pikir yang tidak demokratis.

Ironisnya, sekolah yang diharapkan menjadi penyemai nilai demokrasi, justru menunjukan kemunduran di kalangan murid – murid perempuannya. Sebagaimana diberitakan sebagai macam media, kasus kekerasan kembali terjadi dalam pendidikan.  Berita mutakhir memberitakan kasus perkelahian pelajar perempuan (siswi) SMAN 1 KUPANG. Dilihat dari terjadinya perkelahian antara remaja perempuan di sekolah, kejadian ini mirip dengan apa yang terjadi di SMUBOY (Smu 1 Boyolangu,Tulungagung,Jawa Timur) yang terjadi pada awal januari 2009 lalu. Kekerasan yang melibatkan pelajar putri terekam dalam sebuah telepon seluler di Tulungagung,Jawa Timur.

Pertanyaan muncul berkaitan dengan gejala itu. Mengapa justru para siswi yang akhir – akhir ini menjadi pelaku kekerasan dalam bentuk perkelahian di sekolah? Siswi sebagai remaja perempuan yang umumnya dipandang sebagai kalangan yang lemah – lembut tiba – tiba muncul sebagai sosok yang diberitakan sebagai pelaku kekerasan, suka berkelahi, dan bahkan membangun persaingan antara – geng perempuan yang kadang juga mirip kelompok pereman. Kecenderungan baru ini layak kita renungkan sebagai gejala baru yang akan merusak citra pendidikan kita.

Ketertekanan dalam pendidikan dan ketidakmampuan murid di sekolah sering menjadi penyebab psikologis yang menyebabkan mereka meluapkan ekspresi dirinya secara negative. Oleh karena itu, sebenarnya suasana pembelajaran dalam kelas dan komunikasi antara guru dengan siswa, juga antara siswa dengan siswa lainnya menjadi proses penentu bagi terciptanya mental pelajar.

Ketertekanan psikologis biasanya berangkat dari ketidaksenangan siswi terhadap situasi kelas, yang mana guru merupakan pihak yang paling berpengaruh di dalamnya. Para siswi yang merasa ekspresi dirinya di kekang dan dipaksa menjadi “murid baik” versi gurunya, biasanya justru akan melakukan perlawanan dan pemberontakan di luar ruang kelas. Di dalam kelas mereka tidak dihargai, maka di luar kelas mereka mencari sandaran eksitensi diri untuk mendefinisikan keberadaan dirinya sebagai “manusia” yang dimaknai menurut definisinya sendiri melalui proses pencarian jati diri. Pencarian indentitas biasanya dilakukan dengan cara mencari referensi dari pergaulan yang dialami dan dari berbagai media yang menyalurkan pesan – pesan padanya. Kekerasan dan machoisme merupakan salah satu budaya yang menyuruak jika kita melihat tayangan -tayangan televisi.

Belum lagi ketika siswi – siswi bergaul akrab dengan siswa yang di dalam kelompoknya mengagung -agungkan kekerasan dan keunggulan fisik. Biasanya siswi memiliki masalah dengan siswi yang memiliki masalah dengan siswi lainnya diprovokasi untuk menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan. Seperti terjadi di SMA 1 KUPANG, secara jelas para siswi sedang berduel untuk menjawab permasalahan antara mereka didukung oleh para siswa yang mengerumuninya. Meskipun bukan Satu – satunya solusi, penulis kira konsep pendidikan demokratis dan berperspektif gender akan dapat membantu menguraikan masalah. Juga menawarkan konsepsi pendidikan yang mencegah siswi melakukan aksi – aksi negatif dalam pendidikan, baik dalam kelas (sekolah) maupun luar sekolah. Menciptakan keseteraan gender harus dimulai dari masa anak – anak.

Imbas pemikiran “ perempuan kembali ke dalam rumah” mengingatkan kita pada pendidikan di dalam kelas yang membentuk pola pikir anak – anak. Banyak contoh diberikan di dalam pendidikan melalui pernyataan tertulis dalam buku – buku pelajaran saat anak harus belajar membaca dan menulis. Ada teks – teks buku pelajaran bias gender karena memasokkan kesadaran yang menganggap peran perempuan dalam kehidupan ada di ranah domestic. Teks-teks buku pelajaran tersebut misalnya berbunyi, “Ibu memasak di dapur,” atau “bapak pergi ke sawah”. Sebuah kesadaran masyarakat lama yang tersisa dalam buku – buku yang terus dipasokan pada kesadaran anak – anak kita seharusnya memiliki kesadaran yang compatible dengan masyarakat modern yang demokratis –bukan masyarakat feodal yang otoriter dan anti – kesetaraan gender.

Kemungkinan besar, wacana – wacana bias gender dan anti kesetaraan masih banyak di jumpai dalam dunia pendidikan terutama melalui lontaran oral dari para guru. Guru – guru kita masih banyak memberi contoh dan lontaran moral(is) yang kurang hati – hati dan tidak memikirkan aspek demokrasi dan keseteraan. Apalagi jika masih ada guru yang beranggapan bahwa kodrat perempuan adalah menempati posisi domestic dan memaksimalkan peran pelayanan dan ketertundukan pada laki – laki, dapat kita bayangkan bagaimana sang guru akan memperlakukan muridnya di kelas. Tentunya akan diskriminatif.

Pertama, sang guru sudah memiliki pandangan bahwa perempuan lemah sehingga murid – murid perempuan cenderung diabaikan dan tidak diberi perhatian. Bahkan, tidak jarang muncul kecemburuan dari Ibu Guru terhadap murid perempuan yang menonjol secara tampilan fisik. Murid perempuan yang cantik dan banyak diidolakan murid – murid laki – laki dalam satu kelas membuat sang Ibu Guru cemburu – guru semacam ini bisa dikatakan guru yang sakit mental, yang tidak mustahil kita jumpai dalam dunia pendidikan.

    Kedua, sang guru tidak memberikan motivasi yang lebih pada murid perempuan karena menganggap motivasi dan bimbingan yang akan menyebabkan perempuan menonjol secara kognitif dan intelektual akan dipandang merepotkan setelah sang anak perempuan pintar dan berhasil dalam karier, akan menyebabkan masyarakat rusak karena banyak perempuan mengabaikan pekerjaan rumah tangga. Cara pandangan inilah yang dipercaya oleh kalangan fundamentalisme keagamaan, menganggap perempuan sebagai sosok yang membahayakan dan punya aspek destruktif ketika mereka diberikan peran di ranah publik.

Pendidikan di luar pendidikan formal (sekolah), seperti keluarga, juga memundurkan kesadaran anak – anak perempuan kita karena media kapitalis juga masuk ke dalam rumah melalui televisi. Media kapitalis jelas – jelas bias gender karena kapitalis hanya menginginkan kaum perempuan sebagai konsumen agar produk laku dan keuntungan banyak di dapatkan. Lihat saja, banyak iklan bertaburan bahwa wanita itu harus berkulit putih dengan memakai produk ini dan itu, lalu wanita itu harus berambut indah dan lurus, wanita itu harus tinggi dan langsing, wanita yang hebat adalah wanita yang bervagina sempit, dan berbagai pembodohan iklan yang semakin menjadi-jadi. Dikarenakan terpengaruh iklan,wanita yang berkulit hitam atau cokelat berbondong – bondong membeli produk yang dimaksud,begitu pula dengan wanita -wanita yang gemuk, mereka berbondong – bondong membeli produk pelangsing tubuh.

Pendidikan berperspektif patrialkal sangat mudah diperoleh anak. Didalam rumah, ketika orang tua dan anggota keluarga lainnya berotak patrialkis, anak-anak tentu rentan dengan cara pandang diskriminatif yang disosialisasikan kepadanya. Ketika anak perempuan masuk taman kanak-kanak, mereka sering ditanya, ingin jadi apa kalian kalua sudah besar? Bisa jadi mereka menjawab ingin menjadi pilot, guru, professor, dokter, atau presiden. Intinya mereka ingin menjdi orang yang selalu tampil dan berguna di masyarakat.

Tetapi apa lacur, dikalangan keluarga dan lingkungan yang kebanyakan masih berfikir feodal, saat mulai tumbuh tidak jarang anak-anak perempuan atau remaja mulai dicekoki dogma aga,a bahwa pria adalah superior, pria adalah pemimpin rumah tangga, wanita hanya pengikut!, alah, pengen sekolah setinggi apapun atau kerja jadi apapun, kita juga akan tetap jadi perawat anak dan menjaga atau melayani suami, begitu ungkapan yang sering muncul. Jika dipikirkan secara mendalam, uangkapan itu sangat menyesatkan.

Tidak jarang ketika anak perempuan sudah mulai gadis, ditanya ingin jadi apa mereka kelak. Jawabnya kalem yang muncul dari murut mereka atau diam, tetapi memendam jawaban dalam hati adalah, aku harus jadi istri jendral, jadi istri dokter, ingin jadi istri presiden, ingin suamiku pegawai negeri atau tentara, dan lain lainnya.

Dari situ sangat jelas bagaimana proses ideologisasi yang mengundurkan posisi dan peran perempuan terbentuk secara sosial (socially contructed). Hal ini harus sudah sejak awal disadari oleh mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Lembaga pendidikan harus dibersihkan dari prasangka-prasangka gender dan seksisme.

Melaui metode-metode pembelajaran, muatan dan materi buku-buku dan perkataan guru yang dibersihkan dari wacana seksis, melalui pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Guru harus memperingatkan murid-muridnya ketika mengucapkan perkataan seksis dan bertindak secara seksual. Peran guru memang sangat dominan.

    Pertanyaannya apakah guru kita sudah punya perspektif gender? Itulah persoalannya. Oleh karena itu, bersamaan dengan pemberian jaminan kesejahteraan pada guru tanpa membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, pemerintah bertanggung jawab melakukan pendidikan dan pelatihan kesetaraan gender bagi anak-anak didik kita. Tentu saja gerakan gendeisasi pendidikan ini juga harus didukung oleh semua pihak.

Sekolah harus menghindari terjadi diskriminasi terhadap lali-laki dan perempuan, harus menghilangkan stereotip terhadap laki-laki maupun perempuan dalam proses pengajaran tidak menggunakan symbol-simbol, gambar, poster, lukisan, dan Bahasa verbal maupun non verbal yang melecehkan.

 

Revolusi Pendidikan untuk Perempuan

Konsep pendidikan sosialis untuk kaum perempuan, sebagaimana untuk menuntaskan revolusi yang demokratis dan tidak menyisakan ideology patrialkal, digagas oleh pemikir dan terutama para aktivis revolusioner. Tulisan yang berjudul “The Struggle for Education” karya August Babel memberi inspirasi bagi literature pendidikan kaum perempuan dikalangan gerakan kiri dan negara-negara Sosialis.[9]

May Woods Simmons pada 1901, menulis sebuah artikel yang juga mengilhami perempuan untuk terlibat dalam revolusi. Tulisan tersebut berjudul “Education and Socialism”, dimuat di international socialist review, vol 1, No.10, april 1, 1901. Simmons mengutip ungkapan plato, “tujuan pendidikan adalah untuk memberikan tubuh dan jiwa suatu kesempurnaan sebagaimana mereka bisa” (the purpose of education is to give the body and to the soul all the beauty and all the presfection of wich they are capable).[10]

Konsep-konsep pendidikan kritis dan alternative tersebut banyak disokong oleh kalangan gerakan rakyat. Konsep ini menjadi alternative bagi pendidikan formal yang kian mahal dan secara ideologis menjadi corong propaganda ideology kapitalisme. Pendidikan haruslah memberikan demokrasi baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk berperan dalam sejarah. Perempuan bukan pelayan atau sosok yang lebih rendah bagi laki-laki, melainkan partner yang harus bersama-sama berjuang untuk proyek pembebasan rakyat tertindas.

Setidaknya pengaruh konsep pendidikan sosialis untuk pembebasan kaum perempuan masih dapat kita lihat sekarang ini.

 

Pendidikan Berperspektif Gender

Pendidikan berfungsi sebagai alat transformasi sosial, demikian John Dewey mengatakan, yang dikutip oleh Budi Rajab. Sifat transformasi itu dimungkinkan karena melalui pengajaran di sekolah yang terorganisir orang dapat mengenal kemampuan dan kekuatan dirinya sendiri didorong untuk mempertanyakan berbagai asumsi serta terus mencari kebenaran. Arah pendidikan yang dimaksud untuk mengembangkan potensiyang ada pada diri manusia seluas-luasnya dan diharapkan dapat tumbuh menjadi manusia bebas dan mampu berfikir kritis dan dapat memberi penilaian sendiri atas berbagai situasi yang dihadapi, merefieksikannya, dan kemudian menjadikanya landasan untuk realitas itu sendiri. Pendidikan bukan sekedar mendorong manusia menerima dan beradaptasi dengan realitas, tapi ikut mebuat sejarah itu sendiri.[11]

Karena itu Dewey merekomendasikan, bahwa pendidikan sekolah ini secara langsung mesti diarahkan pada upaya-upaya untuk membentuk masyarakat demokratis. Bila melihat bahwa sebetulnya sudah ada basis legal yang mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan, maka seringkali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kaum feminis adalah : lalu dimana persoalanya ? Bukankah aturan-aturan yang ada mendukung kesetaraan perempuan dalam pendidikan. Sebaliknya, kaum feminispun balik bertanya, mengapa aturan-aturan legal yang telah disepakati tetap meminggirkan kaum perempuan dalam pendidikan? Bagi kaum feminis ada 2 permasalahannya yang harus diperhatikan yakni; pertama, aturan-aturan legal yang ditetapkan te rnyata masih sangat umum dan belum secara spesifik masuk turunan-turunan gender pendidikan dalam perundang-undangan di Indonesia. Kedua, untuk membuat sebuah kebijakan yang melindungi hak-hak perempuan dalam pendidikan, maka perlu sebuah kajian dan pemahaman tentang isu-isu perempuan tidak diperhitungkan maka kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan sangat tidak berguna dan bahkan bisa jadi menguatkan bias gender dalam pendidikan.

Banyak orang yang menyangka bahwa feminisme merupakan istilah baru atau paling tidak berkembang pada saat-saat “The Flower Generation “[12] (tahun-tahun 1960-an), namun jauh dari saat itu sudah ada. Seperti tulisan dihalaman sebelumnya ada beberapa teori feminis liberal persoalan akses pendidikan sangat diperlukan oleh kaum perempuan dengan dengan menyediakan program pelayanan bagi anak perempuan dan keluarga yang kurang beruntung dan melakukan penuntutan kesetaraan pendidikan yang sifatnya tidak radikal atau tidak mengancam. Teori feminis radikal menyatakan bahwa bias gender dalam pendidikan adalah budaya patriarkhal, opresi seksualitas, pemberdayaan perempuan, mensentralkan kepentingan perempuan. Kemudian kalau menurut teori postsrukturalis dan postmodernisme melakukan penaturan bahasa-bahasa pendidikan yang sangat bias oleh sebab itu teori bukan saja mengajak mereka yang berkepentingan dengan pendidikan untuk merubah

kurukulum tetap melihat bagaimana kurikulum bias gender terbentuk dan beroperasi secara luas. Adapun harapan yang dapat dibangun terhadap perubahan pendidikan dengan adanya gerakan feminis yang dilakukan berbagai elemen dalam bentuk kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

  1. Kebijakan yang memastikan akses pendidikan.

Kebijakan inilah yang sering dilakukan oleh feminis liberal, misalnya memastikan bahwa perempuan tidak akan diarahkan pada pendidikan yang stereotype, tidak mengalami diskriminasi dalam penyeleksian studi, adanya bantuan finansial bagi mereka yang membutuhkan bahkan lebih jauh dari itu perlu adanya tindakan afirmasi (Affirmative action), dan penyediaan fasilitas yang memadai termasuk kualitas pengajar yang telah ikut pendidikan berperspektif gender.

  1. Kebijakan memperhatikan adanya persoalan budaya patriarchal.

Hal tersebut diatas, banyak mendapat inspirasi dari pandangan feminis radikal yang menginginkan adanya sangsi terhadap institusi pendidikan yang mempraktekkan diskriminasi gender.

  1. Kebijakan ini mengupayakan pendidikan gratis demi akses pendidikan untuk semua golongan. Disamping itu persoalan kurikulum dan fasilitas seharusnya memadai dan berkualitas.
  2. Kebijakan yang memperhatikan kurikulum dan teks-teks sekolah.

Hal ini dilakukan menganalis dan merubah teks-teks yang bias gender. Dan pendidikan harus diajarkan dalam setiap tingkat pendidikan. Sebuah idealitas yang ingin dicapai dalam gerakan feminisme dalam dunia pendidikan adalah bagaimana, menciptakan pendidikan yang bebas gender dimana tidak lagi ada pembedaan peran Sebuah upaya yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan sensitifitas dalam lingkunagan pendidikan adalah melalui Gender mainstreaming dan gender analysys training. Sedangkan secara akadamis yang iperlukan dalam training ini akan muncul sensitivitas baik secara overt maupun hidden curriculum adalah perspektif gender. Yang dimaksud overt curiculum adalah bagaimana persoalan gender terefleksi secara nyata dalam kurikulum yang tersedia sebagi bahan perkuliahan atau pembelajaran. sedangkan hidden kurikulum adalah perspektif komunitas yang menyampaikan materi kurikulum tersebut.[13]

Konsep pendidikan berwawasan gender sangat ideal, dimana pendidikan dalam berbagai dimensi baik perencanaan, kebijakan dan pelaksanaan mempunya wawasan dan kepekaan terhadap masalah gender. Yang demikian dapat meluruskan pemahaman dan sikap yang tidak menimbulkan ketimpangan gender. Upaya mewujudkan konsep ini tidak mudah, karena berbagai faktor yang cukup mempengaruhinya terlebih dahulu berkaitan dengan masalah budaya dan kebijakan. Oleh karena untuk menghadapi persolan tersebut dan sebagai upaya untuk mewujudkan sebuah pendidikan yang berwawasan gender tentunya diperlukan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Pertama, sosialisasi pemahaman pegarusutaam gender kepada stake holder secara terus menerus. Upaya ini dilakukan untuk menamkan nilai-nilai adil gender dengan harapan akan tumbuh kesadaran kritis tentang kesadaran gender pada pengambil kebijakan khususnya yang terkait dengan pendidikan. Kedua,dalam rangka memberikan kesempatan dan keluasaan akses serta peningkatan partisipasi anak perempuan, maka program pendidikan alternatif merupakan sebuah kemungkinan. Hal ini memberikan kesempatan kepada perempuan putus sekolah, disamping memberikan beasiswa bagi perempuan. Ketiga, menciptakan mengembangkan metode pembelajaran yang peka gender. Misalnya dengan revisi buku yang ada serta adanya perubahan pemahaman kognitif ataupun perilaku guru dalam menyampaikan pesan agar tidak terjadi sesuatu yang timpang. Keempat, perlu adanya perubahan budaya secara secara sporadic agar tercipta kondisi budaya yang egaliter baik dalam struktur masyarakat maupun keluarga. Dalam keluarga harus dilakuakan sosialisasi tentang pendidikan tidak membedakan, karena keluarga merupakan pondasi bagi perkembangan anak.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mustakim, Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki, ( Yogyakarta: Sabda Persada , 2003), Cet. I

A.K.Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat, (Jakarta: Penerbiat Dian Rakyat, 1980),

Arel Hariyanto, Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan, ( Jakarta: YJP dan Ford Foundation, 2000),

Arminja Pane, Habis Gelap Terbitlah Terang, ( Jakarta: Balai Pustaka, 2000),

Budi Rajab , Jurnal Perempuan, ( Jakarta : YJP dan Ford Fondation , 2001), Edisi 23,

Bainar, Wacana Dalam Keindonesian dan Kemodernan, ( Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998), hlm. 24.Murtadha Muthahari, Hak-Hak Wanita Dalam Islam, Terj M. Hasem, Judul asli The Right of Woman in Islam, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001),

Darmawan Triwibowo, Gerakan Sosial; Wahana Civil Society bagi Demokratisasi, (Jakarta: LP3ES, 2006),

Elvy Ria Pasaribu, dkk, (eds), Indonesia Masa Depan Dalam Perspektif Perempuan, (Salatiga: Yayasan Bina Darma (YBD), 2000),

Fauzie Ridjal et. al., Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993),

Fatalaya S. Hubies dalam Dadang S. Anshori dkk. (Eds.), Membincangkan Feminisme Refleksi Muslimah Atas peran Sosial Kaum Wanita, ( Bandung: Pustaka Hidayah,), 1997,

Gus Dur, dalam Tari Siwi Utami, Perempuan Politik di Parlemen, (Yogyakarta: Gema Media, 2001),

Hikmah Diniah, Gerwani Bukan PKI; Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar di Indonesia,(Yogyakarta: CarasvatiBook, 2007),

Saskia Eleonora Wieringa, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, (Jakarta: Kalyana Mitra Garba budaya, 1999), Cet. I,

Irwan Abdullah (ed.), Sangkan Peran Gender, (Yogyakarta: PKK UGM, 1997),          Ratna Megawangi dalam Sachito Murata,The Tao of Islam, ( Bandung: Mizan, 2000),

Siti Ruhaini Zuhayatin,” Kajian Gender di Perguruan Tinggi Islam Indonesia Catatan dari PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam, Komarudin Hidayat dan Hendro Prasetyo, Problem dan Prospek IAIN Antologi Pendidikan Tinggi Islam , ( Jakarta: Depa g RI, 2000),

Lies M. Marcoes Natsir dan John Hendrik Meuleman, Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual, (Jakarta: INIS, 1993),

Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), Cet VI,

Maggie Humm, Ensiklopedia Feminisme, ( Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002),

Yanti Muchtar, Jurnal Perempuan, ( Jakarta: Yayasan jurnal Perempuan dan Ford Foundation, 2001), Edisi 14,

Yunahar Ilyas, Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-qur’an Klasik dan Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997),.

 [1] Penulis adalah pengurus Lakspesdam PWNU JABAR

 [2] Irwan Abdullah (ed.), Sangkan Peran Gender, ( Yogyakarta: PKK UGM, 1997), hlm. 11.

 [3] Ratna Megawangi dalam Sachito Murata,,The Tao of Islam, ( Bandung: Mizan, 2000),hlm. 8

 [4] Abdul Mustakim, Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki, ( Yogyakarta: Sabda Persada , 2003), Cet. I hlm 19.

 [5] Saskia Eleonora Weiringa, ,Op. cit., hlm. 65.

 [6] Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), Cet VI, hlm. 100.

 [7] Maggie Humm, Ensiklopedia Feminisme, ( Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hlm. 204.

 [8] Ibid, hlm. 327.

 [9] Dalam August Babel, “Woman and Socialism Woman at the Present Day”, dalam http://www.marxists .org/archive/bebel/1879/woman-socialism/ch14.htm.

 [10] Dalam may wood simmons, “education and socialism”, dalam http://www.marxists.org/subject/women/authors/simmons/educat.htm

 [11] Budi Rajab , Jurnal Perempuan, ( Jakarta : YJP dan Ford Fondation , 2001), Edisi 23, hlm. 23.

 [12] Budi Rajab , Jurnal Perempuan, Ibid, hlm. 89.

 [13] Siti Ruhaini Zuhayatin,” Kajian Gender di Perguruan Tinggi Islam Indonesia Catatan dari PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam, Komarudin Hidayat dan Hendro Prasetyo, Problem dan Prospek IAIN Antologi Pendidikan Tinggi Islam , ( Jakarta: Depag RI, 2000), hlm. 306-307


Makalah ini disampaikan dalam seminar Memperingati Hari Guru Nasional dan Hari Lahir Kopri, Ikhtiar Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Bandung 28 November 2017

 

    Print       Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might also like...

Politik Tani di Indonesia

Read More →
%d bloggers like this: