Loading...
You are here:  Home  >  Filsafat  >  Current Article

Demokrasi Sosial: Konsepsi tentang Perjuangan Sosialisme di dalam Gerakan Kiri Lama

By   /  May 30, 2018  /  No Comments

    Print       Email

Dokumen Milangkala LPIK XXII

 

Oleh: Dede Mulyanto

 

Gerakan Kiri Lama (GKL) yang dimaksud di sini ialah suatu gerakan politik-ideologis di Eropa pasca dihancurkannya eksperimen Komune Paris 1870 hingga 1914 yang dibangun di atas pondasi pemikiran ekonomi politik Karl Marx. Salah satu ciri luaran yang menonjol dari GKL ialah nama yang disandangkan para aktivisnya kepada gerakan dan organisasi perjuangan mereka, yakni ‘Demokrasi Sosial’. Istilah ‘Demokrasi Sosial’ yang dipakai kala itu harus dibedakan dari istilah sama yang dipakai setelah perpecahan yang terjadi di tubuh GKL pasca Perang Dunia I ke dalam dua kubu, yakni kubu reformis yang tetap memakai nama ‘Demokrasi Sosial’ dan kubu revolusioner yang memakai nama ‘Komunisme’. Sebagai pembeda, sebut saja yang reformis itu sebagai ‘Demokrasi Sosial Baru’.

 

Kesatuan Teori dan Praktik

Salah satu ciri khas pemikiran politik Marxis klasik ialah konsepsinya ihwal ‘Demokrasi Sosial’ sebagai gerakan yang meleburkan teori sosialisme dengan pergerakan kelas pekerja. Sosialisme di sini diartikan sebagai teori yang berupaya menguak struktur, proses, watak, dan tendensi-tendensi kapitalisme dalam rangka mengkritiknya. Sedangkan kelas pekerja dimengerti sebagai sebuah golongan sosial baru yang tercipta dan direproduksi oleh kapitalisme serta menempati posisi sebagai sumber eksploitasi kapitalistik. Seperti halnya Marx, kaum Demokrat Sosial menengarai utopia pergerakan sosialisme yang ada sebelumnya terletak pada keterpisahan antara teori sosialisme dengan gerakan proletariat. Keterpisahan ini entah lantaran teori sosialismenya cuma berupaya menjelaskan keburukan tatanan borjuis melulu tanpa pertalian organik apapun dengan upaya mengubah tatanan masyarakat secara umum sehingga sosialisme tak lain dari sekumpulan petuah bijak, atapun lantaran teori sosialisme yang dasarnya bisa menandai keburukan-keburukan masyarakat borjuis atau menyediakan basis kritik terhadap kapitalisme yang dilebur ke dalam gerakan kelas non-proletar seperti tuan tanah, borjuis, atau borjuis kecil yang pada hakikatnya reaksioner.

Dengan pandangan bahwa sosialisme harus menubuh ke dalam gerakan proletariat dan gerakan proletariat haruslah gerakan yang mengejawantahkan teori sosialisme yang tak cuma mengkritik kapitalisme tapi juga dengan dasar kritik itu berupaya meruntuhkan dan menyulihnya dengan tatanan sosialisme, Demokrat Sosial bersiteguh kepada pemikiran bahwa Partai ialah satu-satunya wahana tempat leburan tersebut dapat terejawantahkan. Sosialisme dan gerakan proletariat harus maujud ke dalam Partai apabila hendak menjadi pergerakan sosialisme (bukan sekadar teori sosialisme atau gerakan proletariat). Dengan kata lain, Partai adalah peleburan antara teori dan praktik. Tanpa Partai, praktik perjuangannya kelas pekerja di dalam kapitalisme ibarat orang buta yang sedang menggebuki bayang-bayang. Sebaliknya, tanpa Partai, teori-teori sosialisme, bahkan yang ilmiah dan paling kritis terhadap kapitalisme sekalipun, ibarat bayang-bayang yang tidak bisa dipakai untuk menggebuki apapun, termasuk orang buta yang sekarat. Oleh karena itu, setiap upaya pemisahan gerakan pekerja dari Partai atau menempatkan Partai sebagai kepanjangan tangan serikat pekerja yang diartikan sebagai pemisahan teori dan praktik, adalah gerak mundur sejarah yang menyeret lagi sosialisme dan gerakan pekerja ke masa primitifnya. Pandangan ini bisa kita temukan di dalam pemikiran tokoh-tokoh Demokrasi Sosial seperti Lenin dan Rosa Luxemburg. Bedanya, sementara Rosa bicara soal leburan antara teori sosialisme ilmiah dengan gerakan proletariat dalam konteks sudah relatif majunya Partai Demokrasi Sosial dan gerakan pekerja di bawah parlementarisme borjuis dan dengan demikian secara langsung berhadap-hadapan melawan borjuasi lewat jalur politik demokrasi formal, Lenin justru sedang berhadapan dengan fakta masih terbelakangnya gerakan pekerja di bawah monarki absolut yang nyaris tidak mempunyai peluang politik sama sekali untuk secara langsung berhadap-hadapan melawan dominasi borjuasi. Meski begitu, baik Rosa maupun Lenin, sama-sama yakin betul bahwa Partai adalah temuan terbesarnya Marx bagi proletariat.

Proletariat dan Demokrasi

Demokrat Sosial berpandangan bahwa emansipasi pekerja dari penindasan kapitalisme hanya bisa diraih oleh kelas pekerja itu sendiri. Kaum Demokrat Sosial seperti Lenin dan Rosa Luxemburg juga meyakini bahwa hanya proletariat saja yang bisa memikul beban revolusi sosialis dan mendirikan kediktatoran proletariat yang pada gilirannya merupakan sebuah langkah niscaya dalam perjuangan menuju masyarakat sosialis. Ada dua syaratnya. Pertama, untuk dapat menunaikan tugas ini, massa pekerja mestilah sadar betul akan tujuan tugas historis mereka dan menjadi massa yang terorganisasi sebagai sebuah kelas. Kedua, agar proletariat bisa mengorganisasi diri dan menyadari kedudukan kelasnya, masyarakat sendiri mesti sudah sampai ke tahap perkembangan ekonomi-politik tertentu yang memungkinkan institusi-institusi sosialis dikembangkan sebelum revolusi sosialisnya sendiri betul-betul terjadi. Kedua prasyarat tersebut saling bergantung satu sama lain karena, pada satu sisi, pekerja tidak bisa mengorganisasi diri atau bergerak sebagai sebuah kelas yang sadar tanpa kondisi politik tertentu yang memungkinkan perjuangan kelas dilakukan secara terbuka atau, dengan kata lain, tanpa institusi-institusi demokratik di dalam konteks keberadaan Negara. Pada sisi lain, capaian atau hasil dari perjuangan tersebut dalam rupa institusi-institusi demokratis dan menyebarkan maslahatnya kepada kelas pekerja akan mustahil tanpa perjuangan aktifnya kelas pekerja yang sadar-kelas dan terorganisasi. Dengan kata lain, perjuangan Demokrasi Sosial menuju sosialisme bergantung kepada konsepsi bahwa perjuangan itu mestilah perjuangan massa pekerja yang meliputi juga perjuangan sehari-hari di dalam mendemokratisasi kehidupan politik negara untuk membuka ruang kebebasan seluas-luasnya, menghapus segala bentuk diskriminasi dan dominasi sosial, peningkatan taraf intelektual dan material pekerja, dan mengorganisasi massa pekerja ke dalam sebuah Partai yang secara sadar menempatkan dirinya melawan keseluruhan masyarakat borjuis di dalam perjuangannya tersebut.

Pada dasarnya kaum Demokrat Sosial lama tidak mengharamkan keterlibatan Partai Demokrasi Sosial di dalam demokrasi perwakilan atau yang dengan tepat disebut kala itu sebagai ‘parlementarisme borjuis’. Yang mereka tentang ialah manakala taktik-taktik parlementerian—seperti Partai keterlibatan di dalam pemilu, mengirim wakil-wakil partainya di dewan legislatif atau kabinet pemerintahan, dan berjuang melakukan reformasi kehidupan politik-ekonomi yang meningkatkan taraf intelektual dan material pekerja—ditempatkan sebagai satu-satunya taktik atau malah diletakkan sebagai tujuan akhir perjuangan.

Sebagai asas organisasi kehidupan kolektif di dalam masyarakat maupun di dalam Partai, demokrasi yang kaum Demokrat Sosial pahami berbeda juga dari pengertian borjuis atasnya. Sementara tradisi borjuis mengartikan demokrasi sebagai sistem perwakilan yang di dalamnya massa rakyat hanya ada sebagai pemilih yang pasif atau secara terbatas saja keikutsertaannya di dalam menentukan kehidupan bernegara, kaum Demokrat Sosial mengartikan demokrasi lebih sebagai sistem yang di dalamnya massa rakyat secara aktif terlibat di dalam politik hingga ke rincian terkecilnya. Ketika menulis kata ‘demokrasi’, yang ada di benak Rosa Luxemburg atau Lenin ialah pengalaman Komune Paris 1870. Kalau kita tengok sendiri ke kehidupan politik di dalam Komune Paris, maka yang akan kita temukan di sana ialah tak adanya pemisahan antara legislatif dan eksekutif. Semua warga tanpa kecuali turut terlibat di dalam memilih, menempatkan, dan menarik kembali para pembuat sekaligus pelaksana aturan. Bolehlah kita sebut demokrasinya Komune Paris adalah ‘demokrasi langsung’ atau ‘demokrasi partisipatif’, bukan ‘demokrasi perwakilan’ yang sekali rakyat telah memilih wakilnya, purna sudah tugasnya dan semua keputusan politik diserahkan sepenuhnya kepada para wakil terhormat tersebut.

 

Tegangan Presentasi dan Representasi

Ada kecenderungan di antara penulis untuk memilah dua tendensi politik d antara kaum Demokrat Sosial, yakni tendensi garis massa dan otonomisme dan tendensi garis partai dan sentralisme. Garis massa biasanya dialamatkan kepada Rosa Luxemburg, sedangkan garis partai disematkan kepada Lenin. Tapi, kalau diperiksa lebih seksama, pemikir Demokrat Sosial seperti Lenin dan Rosa Luxemburg sama-sama percaya bahwa sentralisme itu niscaya bagi Partai sebagai sebuah organisasi perjuangan kelas. Jutaan pekerja tidak serta merta menjadi sebuah kelas pekerja cuma karena mereka itu pekerja. Mereka hanya menjadi kelas di bahwa suatu organisasi politik. Sebaliknya, organisasi politik pekerja itu tak serta-merta menjadi organisasi perjuangan kelasnya pekerja tanpa sentralisme. Kecuali perjuangan masih di tahap agitasi yang tugasnya sekadar mengabarkan apa yang harus pekerja mengerti tentang kapitalisme, dan itu artinya bisa dijalankan hanya dengan pembentukan kelompok-kelompok studi yang otonomi dan lokal, organisasi perjuangan politik mestilah sentralistik ketika tahap perjuangan mulai melangkah ke perjuangan politik dan ekonomi. Jadi, secara garis besar posisi Rosa lebih dekat kepada Lenin dan Bolshevik ketimbang kepada Martov dan faksi Menshevik.

Namun, Rosa pun menekankan bahwa karena Demokrasi Sosial bersandar kepada keyakinan bahwa perjuangan emansipasi pekerja secara paripurna hanya bisa lewat revolusi sosial dan revolusi itu bukanlah sebuah peristiwa dengan tombol on/off yang bisa dipencet kapan pun dikehendaki oleh Partai sedisiplin dan seterpusat apapun geraknya, tapi sebuah momen yang lahir dari dalam gerak massa proletariat itu sendiri, maka apa menjadi tugas komite sentral Partai pekerja bukanlah menentukan, bikin rencana rinci, dan menitahkan semua hal yang harus dijalankan secara membuta oleh semua organ dan anggotanya. Selain urusan strategis terkait pencapaian tujuan gerakan Demokrasi Sosial secara umum dan pengelolaan taktik-taktik perjuangan yang sudah didapat dari pengalaman-pengalaman kelas pekerja dalam perjuangan kelas sebelumnya, tugas komite sentral Partai hanyalah mengarahkan dan terus menampung dan mengolah semua bentuk aktivitas dan pemikiran tentang strategi dan taktik ke dalam ramuan teoritik. Seperti halnya dalam perjuangan demokratisasi kehidupan politik negara perjuangannya Demokrasi Sosial haruslah maujud dalam penciptaan institusi-institusi demokratik dan mengawal capaian-capaian gerakan demokrasi yang kian lama harus makin luas kuantitas maupun kualitasnya, demikian pula dengan demokratisasi kehidupan politik di dalam Partai. Partai, sebagai organisasi kelas pekerja yang paling sadar kelas, yang berdiri di tengah-tengah massa pekerja selebihnya, tak lebih dari salah satu momen perjuangan yang mencakup kesadarab dan tindakan. Organisasi, kesadaran, dan tindakan revolusioner tidak bisa dipisahkan secara mekanistik dalam waktu seperti konsepsi sentralisme konspirasional yang hanya melibatkan massa pekerja di saat revolusi sudah meletus, tapi lebih sebagai satu tarikan nafas atau sisi-sisi berbeda dari proses yang sama. Sentralisme yang memisahkan organisasi dari denyut perjuangan pekerja di luarnya, yang membikin tembok tinggi antara komite sentral dari organ dan anggota Partai selebihnya, justru akan menjadikan Partai tak lebih sebagai mesin birokrasi dengan disiplin pabrik yang menjadikan ketundukan membuta sebagai nilai tertinggi dan ini bisa jadi malah akan melemahkan daya juang proletariat ketika masanya tiba untuk perjuangan penghabisan mengambil alih kekuasaan negara dari borjuasi. Semua bentuk eksperimen tak boleh dimatikan; Partai harus mengikuti gerak massa. Baginya, kekeliruan yang dibuat oleh pergerakan pekerja yang betul-betul revolusioner secara historis jauh lebih berbuah dan lebih bernilai ketimbang tak pernah salahnya sebuah Komite Sentral terbaik yang mungkin ada.

Tentu saja persoalannya ialah institusi macam apa yang bisa mejembatani tegangan antara organisasi dan aksi massa pekerja, antara representasi dan presentasi. Rosa tak punya jawaban positif atas persoalan ini. Seumpama  umurnya cukup panjang sehingga dia bisa turut menyaksikan bagaimana jalannya Revolusi Kebudayaan di Tiongkok era 1970an, bisa jadi Rosa akan berdiri di samping Mao dalam mendukung Garda Merah memblejeti para fungsionaris dan birokrat-birokrat PKT.

Tegangan Nasionalisme dan Internasionalisme

Nasionalisme adalah ilusi yang paling sering dimainkan oleh anasir-anasir reaksioner di dalam masyarakat borjuis. Tak seperti banyak Demokrat Sosial di masanya yang melihat secercah kebaikan dari ‘nasionalisme progresif’, Rosa tahu betul bahwa kebanggaan kepada komunitas imajiner bernama bangsa itu amat mudah dan memang biasa dimanipulasi menjadi olok-olok terhadap kebudayaan lain ke luar untuk kemudian dijadikan tameng bagi dominasi borjuasi ke dalam. Tapi, meski memandang negatif nasionalisme  dan perjuangan kemerdekaan nasional, Rosa bukannya tak peduli terhadap fakta penindasan bangsa-bangsa oleh bangsa-bangsa lain. Sebaliknya, dia yakin bahwa jalan pembebasan mereka dari penindasan kolonial terletak di dalam perjuangan pembebasan internasional, bukan nasional. Bagi gerakan proletariat sendiri, nasionalisme berbahaya karena menyelubungi siapa lawan dan siapa kawan.

Tentang Klerikalisme

Posisi Demokrasi Sosial terhadap agama dan gereja, menurut pemikir Demokrasi Sosial, terletak di dalam pembedaan antara agama dan geraja itu sendiri. Sementara agama adalah keyakinan dan dengan begitu urusan suara hati perseorangan yang tak boleh diusik, di sisi lain, geraja adalah organisasinya kaum padri yang muncul dari dalam sejarah Kekristenan dan dalam perjalanannya menjadi wahana politik dan tameng kepentingan-kepentingan kelas penghisap. Namun mereka juga tekankan bahwa watak gereja yang seolah-olah sekutu alamiah kelas-kelas penghisap itu bukanlah watak bawaan yang sedari awalnya demikian. Alih-alih, watak tersebut tumbuh berkembang seiring perkembangan gereja dari sekadar persekutuan kaum beriman menjadi sebuah organisasi profesi yang terpisah dari umat dan faktanya lebih banyak diisi oleh individu-individu dari golongan elite sosial hingga pada akhirnya, di Abad Pertengahan, gereja sendiri menjadi institusi penghisapan lain di samping manor-manor feodal. Tatkala Revolusi 1905 meletus, tidak begitu mengherankan apabila kemudian Gereja berdiri di samping Istana Tsar dan kaum padrinya bahu-membahu bersama rombongan polisi dan tentara Tsar menumpas kaum pekerja yang turun ke jalan selama Revolusi. Meski bukan bedil dan tiang gantungan, tapi gereja punya otoritas moral di mata rakyat yang bisa dipakai untuk menghujamkan hardikan dan kutukan kepada para pemogok yang sedang menuntut diakhirinya penindasan Tsar.

Kalau demikian adanya, bagaimanakah sikap Demokrasi Sosial terhadap gereja dan kaum padri? Apakah proletariat harus menyokong gerakan anti-klerikalismenya borjuis? Seperti halnya perjuangan nasional yang dilandasi ide soal hak penentuan diri bangsa-bangsa dan tak ada urusannya dengan perjuangan kelas, gerakan anti-klerikalisme borjuis juga dilandasi gagasan Republikan borjuis yang secara politik memang harus membersihkan semua anasir penyangga kekuasaan feodal dalam rangka dominasi kelas borjuis atas institusi-institusi negara dan tak ada urusannya dengan kepentingan kelas pekerja. Kedua-duanya sama berbahayanya karena akan membuat pekerja lengah terhadap musuh sejati mereka sendiri dengan menggempur bayang-bayang. Tentu saja klerikalisme yang hendak menempatkan kembali Gereja sebagai kekuatan politik di samping Negara, harus diperangi. Namun peperangan ini mestilah didasarkan kepada konsepsi bahwa Gereja adalah bagian dari rejim masyarakat kelas yang turut melanggengkan ketimpangan dan dominasi sosial. Artinya, perlawanan Demokrat Sosial terhadap Gereja mestilah berdiri di atas posisi dasar sosialisme untuk mengembalikan semua kekuasaan kepada rakyat pekerja.

Tentang Perempuan

Sejak keterlibatannya di dalam politik Eropa sampai meletusnya Perang Dunia I yang menandai bubarnya gerakan Demokrasi Sosial lama, tak banyak kaum Demokrat Sosial yang menulis tentang perempuan. Meskipun akhir-akhir ini tidak sedikit tulisan yang mencoba untuk membuktikan beberapa pemikir Demokrasi Sosial sebagai feminis, namun banyak dari mereka sendiri tak pernah menempatkan persoalan emansipasi politik dan sosial perempuan di posisi kunci perhatiannya. Di dalam pemikiran kaum Demokrat Sosial, emansipasi politik perempuan mesti dilihat dari watak kelas yang melatari. Emansipasi politik perempuan proletariat tak bisa dipisah dari emansipasi politik massa pekerja. Begitu pula suara-suara perempuan borjuis yang tak bisa dilepaskan dari kepentingan kelasnya. Bagi mereka, perempuan borjuis tidak punya kepentingan atas hak-hak politik lantaran mereka tidak punya fungsi ekonomi apapun di dalam masyarakat, dan cuma menikmati hasil akhir eksploitasi kelasnya terhadap pekerja. Kalau ada suara-suara demi kesetaraan perempuan dari mereka, itu berasal dari getar hati ideologis tanpa akar material apapun, dari semacam ilusi perihal antagonisme antara laki-laki dan perempuan, dari permainan kata belaka. Inilah watak jenaka pergerakan perempuan borjuis demi hak pilih.

Sementara itu, perempuan proletariat memperjuangkan hak-hak politik karena mereka menjalani fungsi ekonomi yang sama, diperbudakan kapital dengan cara yang sama, membiayai negara dengan cara yang sama, diperas sampai kering dan ditindas olehnya dengan cara yang sama dengan semua proletariat laki-laki. Karena itu mereka punya kesamaan kepentingan dan ambil senjata yang sama untuk melindungi diri. Tuntutan politik mereka berakar dalam di relung sosial yang memisahkan kelas penghisap dari kelas terhisap, tidak di dalam antagonisme antara perempuan dan laki-laki tapi di dalam antagonisme antara kapital dan kerja.

 

Tentang Penulis

Dede Mulyanto adalah dosen antropologi politik di Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, penulis tetap kolom Logika di www.indoprogress.com, dan penulis buku- buku tentang kapitalisme dan pemikiran-pemikiran Marxis. Karya mutakhirnya ialah terjemahan ‘Naskah-Naskah Matematika 1881 karya Karl Marx’ (akan diterbitkan oleh Ultimus) dan ‘Rosa Luxemburg: Sosialisme dan Demokrasi’ (akan diterbitkan oleh Marjin Kiri).

*****

    Print       Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might also like...

Kids Jaman Now Tak Dikoyak-koyak Sepi, Ia Dikoyak-koyak Galau (Risalah Serius di Sekitar Sastra dan Filsafat)

Read More →
%d bloggers like this: